Paradigma Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru

Analisis Paradigma dan Pelaksanaan

Pendidikan Indonesia Masa Orde Baru

 

SEGMEN 1

Pendahuluan

 

Orde secara harfiyah dapat diartikan zaman, atau masa, sedangkan kata baru dapat diartikan dengan beberapa saat yang lalu atau modern, maju dan sebagainya. Secara kontekstual, OrdeBaru atau biasa disingkat dengan ORBA merupakan salah satu periodesasi politik di Indonesia setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1965 yang biasa dikenal dengan Orde Lama (ORLA), yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai dengan digantikannya Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Supersemar.

Supersemar merupakan awal dari bergulirnya orde baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan dengan pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah, maupun perbedaan sang pemimpin, tetapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut. Radius Prawiro yang mantan Deputi menteri untuk urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia (1966-1973), dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi menyatakan bahwa, misi orde baru dapat disarikan sebagai pembangunan ekonomi.

SEGMEN 2

Ringkasan

 

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai genarasi yang memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor. Konsep pendidikan harus disesuaikan dengan keinginan, ukuran, mental, budaya, sosial, ekonomi, dan politik sebuah kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah orde baru , sebelum maupun setelahnya seringkali menganak tirikan pendidikan. Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD dan sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah sentralilasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem Pendidikan yang  memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. dengan lahirnya orde barudan tumpasnya pemberontakan PKI, maka mulailah suatu era baru dalam usaha menempatkan pendidikan sebagai suatu usaha untuk menegakkan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945. Banyak usaha-usaha yang memerlukan kerja keras dalam rangka untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan yangb betul-betul sesuai dengan tekad orde baru sebagai orde pembangunan. Namun pada masa inipun pendidikan belum dikatakan berhasil sepenuhnya, maka pada masa berikutnya yaitu masa reformasi diperlukan adanya pembenahan, baik dalam bidang kurikulum, dimana kurikulum harus ditinjau paling sedikit lima tahun.

Tragedi pembunuhan tujuh jenderal berdampak pada pembantaian massal yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran utama dari pembantaian massal ini adalah seorang yang terkat dengan PKI atau organisasi payungnya. Ironinya, pembantaian ini seakan-akan dibiarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Bahkan beberapa organisasi kemasyarakatan turut serta dalam pembantaian ini, misalnya NU dan Muhammadiyah. Bahkan film heroism Orde Baru dalam penumpasan G30S ditayangkan dalam setiap bulan September. Baru setelah tumbangnya Orde Baru, film ini tidak lagi disiarkan, karena oleh banyak kalangan pengungkapan kejadian G30S masih belum selesai.

Penguasa Orde Baru memang sadar betul bahwa salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaannya itu adalah dengan membangun sejarah sendiri, yaitu sejarah yang memperlihatkan kehebatannya7. Sejarah versi Orde Baru ini kemudian dilanggengkan dan disosialisasikan melalui pendidikan. Orang yang lahir dan pernah mengenyam pendidikan pada Orde Baru dapat merasakan ketatnya sistem pendidikan Orde Baru. Dalam setiap jenjang pendidikan, mulai SD sampai Perguruan Tinggi, setiap peserta didik harus mengikuti penataran P4 (Pedoman, Pengalaman, dan Pengahayatan Pancasila).

Ketika Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan, langkah yang diambil terlebih dahulu membangun kembali Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, maka pemerintah membuat kebijakan: (a). menjamin keaamanan modal dengan UU penanaman modal asing, (b). stabilitas ekonomi-politik dengan cara (c) menggerakkan para militer agar keluar dari baraknya dan menjaga modal para investor.

Dengan berkuasanya presiden soeharto sebagai pucuk pimpinaan era Orde baru. Maka segala kebijakan soeharto memang akan memberi warna sendiri terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Begitu pula dalam bidang pendidikan banyak sekali perubahan dan kebijkan -kebijkan soeharto yang menjadikan keadaan pendidikan di era ini berbeda dengan jaman lainnya.

SEGMEN 3

Pembahasan

Berakhirnya masa awal kemerdekaan yang lebih dikenal dengan orde lama, menandakan munculnya masa orde baru. Setelah pemberontakan G. 30 S/PKI dapat ditumpas, terjadi suatu keadaan peralihan masyarakat Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Orda baru secara harfiyah adalah masa yang baru yang menggantikan masa kekuasaan orde lama. Namun secara politis orde baru diartikan suatu masa untuk mengembangkan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sebagaimana yang terdalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negara pancasila secara murni dan konsekuen (Nata, 2011).

Dalam menegakkan Orde Baru ini terlibat secara aktif golongan intelektual yang dikenal sebagai KAMI dan KAPPI yang menggelorakan Tri Tura. Khususnya dalam bidang pendidikan, pada masa ini prinsip pendidikan Pantja Wardhana kemudian disusul dengan sistem pendidikan nasional Pancasila. Hal ini sebagaimana isi Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya ialah membentuk manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik manusia.

Melalui Penetapan Presiden RI No. 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik nasional. Pecahnya pemberontakan G-30-S/PKI, merontokkan rencana pembangunan nasional semesta berencana yang ingin mengembangkan pendidikan tinggi serta sekolah-sekolah kejuruan.

Suardi (2012 : 67) menyatakan bahwa Masa orde baru yang dimulai dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998 ditandai dengan hal sebagai berikut:

  1. Tampak ada semacam rezim yang dapat melakukan hampir semua hal yang mereka inginkan, karena hampir tidak ada orang yang berani melakukan pertentangan.
  2. Rezim ini memiliki motor politik yang sangat kuat yaitu Golkar sehingga tampak tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu.

Setelah sudah dijelaskan gambaran keadaan dari era orde baru maka sekarang akan dijelaskan tentang paradigma dan pelaksanaan pendidikan Indonesia era orde baru, berikut ini penjelasannya:  Pada era orde baru pendidikan dikembangkan dengan menggunakan konsep Link and Match (Keterkaitan dan Kesesuaian). Hal ini tentu ditujukan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan mencapai pembangunan di bidang ekonomi (Suardi : 2012 : 66). Konsep keterkaitan dan kesesuaian ini dijadikan strategi operasional dalam meningkatkan relevansi pendidikan sebagai berikut:

  1. Link berarti pendidikan memiliki kaitan fungsional dengan kebutuhan pasar. Ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan, koordinasi, pengaturan, perencanaan, dan progam kerja.
  2. Match berarti lulusan mampu memenuhi tuntutan para pemakai, baik jenis, jumlah, maupun mutu yang disyaratkan. Ini merupakan dampak dari efisiensi internal dan eksternal (Link and Match, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut saya konsep link and match yang ingin menyiapkan siswa setelah lulus siap untuk bekerja merupakan pemikiran yang bagus. Hal ini disebabkan dengan disiapkannya siswa setelah lulus siap untuk bekerja maka setelah siswa sudah lulus dari sekolah dan perguruan tinggi maka siswa akan siap untuk bekerja.

Selain konsep link and match yang dikemukakan oleh para ahli di atas juga ada konsep link and match yang dikemukakan oleh ahli lain yaitu Tilaar. Tilaar (2012 : 208 – 210) menyatakan bahwa Hakikat pendidikannya jika mahasiswa dipersiapkan untuk kebutuhan lapangan kerja adalah

  1. Kurikulum pendidikan tinggi harus diubah agar arah pendidikan tinggi diarahkan pada kebutuhan rakyat banyak yaitu pada proses mencari pengetahuan yang bertumpu pada kekayaan alam dan budaya Indonesia. Dari situlah kita dapat mengadakan berbagai inovasi untuk peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kurikulum yang di arahkan kepada tujuan-tujuan tersebut berarti kita tidak semata-mata menjiplak apa yang telah dilaksanakan di pendidikan tinggi Barat, tetapi menciptakan berbagai alternatif yang diwujudkan oleh rakyat Indonesia.
  2. Pola pikir mahasiswa harus diubah agar menjadi orang yang kritis dan kreatif. Dengan demikian akan dapat dihasilkan berbagai jenis produk pemikiran mahasiswa yang penuh tanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia.
  3. Proses pembelajaran harus didasarkan kepada berpikir kritis dan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan kreatif. Dengan begitu proses pembelajaran akan memupuk rasa tanggung jawab mahasiswa untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
  4. Diperlukannya manajemen pendidikan tinggi yang dapat menghidupkan produktivitas. Manajemen pendidikan tinggi tersebut antara lain berorientasi kepada budaya organisasi yang sesuai dengan jiwa untuk mengembangkan kreativitas dan daya kritis mahasiswa. Selain itu manajemen pendidikan tinggi harus diorientasikan kepada riset, riset mengenai kekayaan alam dan budaya Indonesia yang kaya-raya sehingga kekayaan alam dan budaya tersebut bermanfaat terutama bagi rakyat sendiri dan pada suatu ketika dapat disumbangkan bagi kebahagiaan global.

Di samping kebijakan di atas, pada era orde baru juga sudah dikembangkan inovasi-inovasi pendidikan juga sudah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain: (Tilaar, 1996): PPSP yang mencobakan belajar dengan modul SD pamong yaitu pendidikan antar masyarakat, orang tua, guru, yang hilang di peredaran setelah muncul SD Impres untuk mengejar target kuantitatif atau pemerataan pendidikan. Inovasi-inovasi ini gagal antara lain karena hanya merupakan imitasi dan praktik-praktik dan pemikiran dunia barat, di samping karena heterogenitas budaya dan luasnya negara Indonesia.

Sementara itu Alisyahbana (1990) menyatakan bahwa Ada tiga macam pesimisme di kalangan pada ahli pendidikan pada masa orde baru. Pesisme yang dimaksud adalah:

  1. Pemeritah seolah-olah belum memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan.
  2. Orang Indonesia memiliki budaya begitu lamban melakukan transformasi sosial, yang sangat perlu untuk mengadakan adaptasi terhadap dunia yang berubah dengan cepat.
  3. Seolah-olah sulit munculnya tokoh pemikir dan berani menyusun dan memperjuangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan pendidikan nasional yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan para birokrat yang berkuasa.

Kemudian Masalah lain pada orde baru juga tertulis dalam Dekralasi Konvensi Nasional Pendidikan II Tahun 1992 yang menyatakan bahwa:

  1. Realisasi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, belum terwujud secara menyeluruh dan bahkan belum dihayati sepenuhnya oleh semua pihak.
  2. Diperlukan political will dan dukungan biaya yang memadai untuk pendidikan di daerah terpencil serta dengan pola pembangunan terpadu atas dasar kerja sama lintas departemen. Ini berarti political will dan pola pengembangan seperti itu untuk daerah terpencil belum terwujud.
  3. Penanaman nilai-nilai budaya maupun agama tidak cukup melalui bidang studi saja seperti keadaan sekarang, melainkan melalui semua bidang studi secara integratif.

Lebih jauh Buchori (1990) mengemukakan bahwa ada beberapa kesenjangan terjadi dalam dunia pendidikan pada masa orde baru. Kesenjangan yang dimaksud adalah:

  1. Kesenjangan okupasional, yaitu kesenjangan antara jenis pendidikan atau sifat akademik dengan tugas-tugas yang akan dilakukan dalam dunia pekerjaan. Pendidikan umum terlalu banyak dan pendidikan kejuruan kurang sekali, sehingga terlalu banyak lulusan pendidikan umum yang mencari kerja di masyarakat yang sudah tentu tidak memiliki keterampilan yang memadai.
  2. Kesenjangan akademik, artinya pengetahuan-pengetahuan yang diterima di sekolah seringkali tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: Lulusan SMA hanya bekerja sebagai pegawai kantor, sehingga banyak sekali pengetahuannya tidak dapat dipakai dalam bekerja.
  3. Kesenjangan kultural. Hal ini terjadi karena masih banyak lembaga pendidikan menekankan pengetahuan klasik dan humaniora, padahal kultur modern bersumber dari kemajuan ilmu dan teknologi.
  4. Kesenjangan temporal, ialah kesenjangan antara wawasan yang dimiliki dengan wawasan dunia sekarang. Masih ada sejumlah orang yang memiliki wawasan sebagai abad ke-20 bahkan sebagai abad ke-19, padahal kita akan memasuki era globalisasi.

Selanjutnya, Tilaar (2000 : 5) juga mengemukakan masalah Pada era orde baru yaitu Pendidikan tidak mempunyai daya saing global sebagaimana yang dilaporkan di dalam berbagai laporan internasional. Akuntabilitas pendidikan sangat rendah meskipun diterapkan apa yang disebut prinsip link and match. Akuntabilitas pendidikan pada masa itu ditentukan oleh penguasa bukan oleh konsumen. Masyarakat semakin lama semakin jauh dari pemikiran pendidikannya. Pendidikan semakin lama semakin terlempar dari kebudayaan dan telah merupakan hasil karya birokrasi. Selanjutnya peranan keluarga dan masyarakat terlepas dari praksis pendidikan.

Pidarta (2007 : 140) menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan masih banyak menghadapi hambatan, yang membuat lulusannya kurang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah pembangunan secara keseluruhan tidak dapat dilewati dengan lancar. Memang benar pembangunan pendidikan secara kuantitatif dapat dipandang sudah berhasil dengan selesainya wajib belajar 6 tahun. Tetapi bagaimana halnya dengan pembangunan pendidikan secara kualitatif? Terasa sangat sulit untuk menyukseskannya. Hal ini sekali lagi, akan berdampak kurang baik pada pembangunan-pembangunan sektor lainnya. Sebab pelaksana-pelaksana pembangunan itu adalah sebagian besar manusia-manusia Indonesia lulusan dunia pendidikan kita.

Dampak dari hasil pembangunan yang tidak seimbang pada era orde baru menurut Darta (2007), Lopa (1996) adalah:

  1. Munculnya kenakalan dan perkelahian anak-anak muda di sana sini.
  2. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
  3. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
  4. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  5. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  6. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
  7. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/ presiden selanjutnya)
  8. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
  9. Dan lain sebagainya.

Pidarta (2007 : 142) lalu mengemukakan bahwa paradigma dan pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah belum menunjukkan Political Will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan.
  2. Tanggung jawab bersama antarkeluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan belum terealisasi secara menyeluruh.
  3. Sulit menemukan tokoh pemikir dalam bidang pendidikan yang konsep-konsep tidak sejalan dengan keinginan para penguasa.
  4. Konsep-konsep inovasi pendidikan bersumber dari dunia Barat, sehingga banyak sekali gagal.
  5. Kebijakan link and match untuk membentuk pelayan pabrik, perdagangan, dan jasa.
  6. Penanaman nilai budaya dan agama tidak cukup melalui bidang studi tertentu, melainkan harus terintegrasi dalam semua bidang studi.
  7. Sekolah menengah umum, lebih banyak daripada sekolah kejuruan, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat.
  8. Pendidikan belum berintikan pada kemajuan ilmu dan teknologi sebagai sumber budaya zaman global.
  9. Masih banyak sekali orang Indonesia yang belum berwawasan pada abad ke-21.
  10. Masyarakat lamban melakukan transformasi sosial untuk beradaptasi dengan era global.
  11. Pendidikan secara kuantitatif cukup berhasil.
  12. Pendidikan secara kualitatif masih jauh tertinggal.
  13. Muncul perilaku-perilaku negatif seperti kenakalan remaja, kolusi, dan nepotisme.
  14. Hasil-hasil pembangunan yang menonjol ialah kesadaran beragama, persatuan dan kesatuan, serta pertumbuhan ekonomi.

Kemudian kelemahan dari masa orde baru seperti kurangnya memperhatikan pembangunan pada aspek kualitasnya harus dijadikan pelajaran agar masa masa sekarang ini kita bisa memperhatikan pembangunan pendidikan dari segi kualitasnya. Kalau kami melakukan analisis pembangunan pendidikan sebaiknya seimbang antara kualitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan jika bisa menyeimbangkan antara pembangunan pendidikan dari aspek kuantitas dan kualitas maka pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan. Oleh karena itu kita dapat belajar dari pembangunan pendidikan pada masa orde baru dengan mengambil hal-hal yang positif dari pembangunan pendidikan pada masa orde baru dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari masa era orde baru.

Banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. HAR Tilaar (1995) menunjukkan kualitas pendidikan pada PJP I antara lain dengan indikator sebagai berikut: 1) Dana Pendidikan (Pendidikan Dasar) yang belum memadainya, 2) Persentase jumlah siswa yang menamatkan SD masih belum banyak, 3) Prestasi membaca komprehensif juga dinilai sangat kurang, 4) Daya Serap terhadap isi kurikulum: Rata-rata hasil EBTANAS Murni siswa SMA pada tahun 1987-1990 menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita.

Kurikulum yang diterapkan terjadi 3 (tiga) kali perubahan. Kurikulum 1968 sifatnya perubahan dari program Pancawardhana (Kurikulum 1964) yang menitikberatkan pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keperigelan, dan jasmani, menjadi menitikberatkan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pengganti kurikulum Orde Lama ini lebih menekankan kelompok pembinaan Pancasila. Sementara pelajaran inti: pelajaran ilmu hayat dam ilmu alam, digabung menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA). Selanjutnya, Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan, dengan adanya tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Selanjutnya, Kurikulum 1984 yang berorientasi pada tujuan instruksional. Selain itu, pendekatan berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA).

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:

  1. Sukses Gerakan Wajib Belajar
  2. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  3. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  4. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Namun, pelaksanaan pendidikan orde baru ternyata juga mengalami banyak tantangan. Dampak negatif yang diakibatkan pada era Orde Baru adalah:

  1. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia).
  2. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik
  3. Hilangnya kebebasan berpendapat.

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

SEGMEN 4

Tanggapan

Era ore baru adalah era dimana telah terjadinya Gerakan 30 Sepetember. Setelah pemberantasan G 30 S PKI ini kemudian keluar Surat Perintah Sebelas Maret yang dikenmal dengan SUPERSEMAR. Sebebelumnya, Manipol dijadikan doktrin negara, dan dalam perkembangan selanjutnya, intisari Manipol dirangkumkan dengan kependekan USDEK, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol USDEK secara sistematis diindoktrinasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun akhirnya lahirlah ORDE BARU dengan kepemimpinan Soeharto.

Dalam rangka menyesuaikan segala usaha untuk mewujudkan Manipol, melalui Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1965 pendidikan nasional dipandang sebagai sarana yang maha penting, fungsi pendidikan nasional dipandang sebagai alat revolusi. Pendidikan harus difungsikan atau harus memiliki Lima Dharma Bhakti Pendidikan, yaitu: (1) Membina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi (Moral Pancasila); (2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkatnya (manpower); (3) Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional; (4) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (5) Menggerakan dan  menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat dan manusia Indonesia Baru.

Pada era orde baru tidak adanya demokrasi yang berkembang dalam dunia pendidikan. Hal ini ditandai dengan tidak beraninya para pemikir pendidikan nasional untuk memberikan kritikan dan saran yang bertentangan dengan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pada orde baru tersebut. Padahal dalam suatu negara yang ideal pakar pendidikan harus memberikan saran dan kritik ketika suatu kebijakan dalam suatu negara ada yang salah.

Pada era orde baru tidak adanya kerjasama dan tanggung jawab yang penuh antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk berkomitmen dalam membangun pendidikan. Padahal jika pada waktu itu setiap keluarga bisa memerhatikan pendidikan anaknya. Kemudian membantu mengajarinya anaknya ketika ada pelajaran yang belum dimengertinya maka kualitas pendidikan di Indonesia pada era orde baru tidak akan menurun. Menurut kami jika pada orde baru dulu, para pakar pendidikan boleh dan diizinkan untuk memberikan pendapatnya dan kritikannya jika pelaksanaan pendidikan nasional pada waktu ada yang salah. Jika hal itu bisa terjadi maka kualitas pendidikan pada era orde baru tidak akan mengalami penurunan kualitas.

Menurut kami pada masa sekarang ini yang sudah membolehkan para pakar untuk memberikan saran dan kritiknya maka para pakar pendidikan seharusnya bisa memberikan saran dan kritiknya untuk membangun pendidikan di negaranya. Dengan dibangunnnya pendidikan di negaranya maka rakyat suatu negara akan bisa hidup lebih baik setelah mereka memperoleh pendidikan di negara tersebut.

Kemudian partisipasi masyarakat pada era orde baru seharusnya ada. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat seperti dari kalangan pengusaha untuk membangun pendidikan maka pelaksanaan pendidikan pada waktu era orde baru akan berkualitas. Hal ini disebabkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka sekolah tentu akan memiliki sumber daya keuangan yang kuat sehingga dapat membeli berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk dijadikan media pembelajaran.

Dari penjelasan tersebut maka pada masa sekarang ini, para orang tua murid, masyarakat dan pemerintah saling kerja sama dan memikul tanggung jawab untuk membangun pendidikan yang lebih berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar kejadian yang sudah terjadi pada masa orde baru tidak terjadi kembali pada masa sekarang ini.

Memang sudah menjadi keperluan yang utama jika pendidikan memerlukan dana. Dengan adanya dana maka akan dapat membeli berbagai keperluan alat kantor sekolah, berbagai media pembelajaran, membeli buku-buku, dan untuk membiayai berbagai biaya operasional sekolah. Dengan adanya dana maka pelaksanaan pendidikan di sekolah akan dapat berjalan dengan baik. Namun pada masa orde baru ini dana untuk pendidikan tidak dialokasikan dengan cukup, sehingga banyak pendidikan yang tertinggal.

Seharusnya pada masa era orde baru yang ingin mengurangi jumlah pengangguran dengan mengembangkan konsep link and match harus bisa ditingkatkan jumlah sekolah menengah kejuruannya sehingga dengan begitu maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan dapat dijalankan dengan lancar. Menurut kami jika konsep link and match pada era orde baru bisa dilaksanakan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa tersebut pasti akan meningkat. Kemudian pengangguran setelah lulus dari sekolah pasti akan berkurang dan negara pasti akan mengalami perkembangan dan kemajuan.

Seharusnya pada masa sekarang ini, para pengelola pendidikan harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu yaitu pada era baru bahwa para era orde baru tidak mampu untuk mengembangkan pelajaran-pelajaran sekolah yang memiliki kegunaan bagi siswa ketika siswa sudah lulus dari sekolah. Dengan belajar dari hal tersebut maka seharusnya pada masa sekarang ini pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah memiliki kegunaan bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari dan ketika siswa sudah lulus dari sekolah.

Dari paradigma yang disampaikan oleh Pidarta di atas maka seharusnya kementerian pendidikan dan kebudayaan serta seluruh pengelola pendidikan bisa mengambil aspek positif dari paradigma dan pelaksanaan pendidikan pada era orde baru. Kemudian paradigma dan pelaksanaan pendidikan pada era orde baru yang negatif dapat dijadikan sebagai pelajaran agar hal tersebut tidak terjadi kembali pada era sekarang ini.  Misalnya hal positif yang dapat dikatakan berhasil yaitu kesadaran orang untuk beragama atau menjalankan perintah agama sudah bagus. Kemudian rasa persatuan dan kesatuan sudah terjadi. Kemudian pembangunan pendidikan secara kuantitatif sudah berhasil. Dengan belajar dari masa lalu tersebut maka jika hal-hal positif bisa diambil maka pendidikan di Indonesia juga akan dapat mencapai kemajuan.

Apa yang disampaikan oleh Tilaar ini kiranya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pada masa itu, namun hal itu tidak mendapat perhatian dimasa orde baru ini.  Menurut saya konsep tentang relevansi pendidikan dengan lapangan kerja yang dikemukakan oleh Tilaar lebih lengkap. Hal ini disebabkan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Tilaar ada menyebutkan bahwa perlu diajarkan tentang kreativitas dan daya berpikir kritis kepada peserta didik/mahasiswa agar mereka setelah lulus dapat siap untuk bekerja.

Menurut saya pemikiran yang disampaikan oleh Tilaar lebih bagus. Hal ini disebabkan dengan adanya ditanamkan konsep kreativitas dan daya berpikir kritis yang ditanamkan kepada siswa maka selain pelajaran yang diajarkan tentang konsep-konsep yang diperlukan bagi siswa untuk siap bekerja maka kreativitas dan daya berpikir kritis perlu ditanamkan kepada siswa. Hal ini disebabkan dengan adanya kreativitas maka setelah peserta didik lulus maka akan bisa kreatif dalam menciptakan lapangan kerja. Kemudian dengan adanya daya berpikir kritis maka ketika siswa sudah lulus dari sekolah dan sudah bekerja, kemudian ada masalah di tempat kerja maka siswa akan dapat berpikir kritis untuk menyelesaikan masalahnya.

Selanjutnya, untuk mendidik agar siswa memiliki budi pekerti yang baik maka ini bukan saja merupakan tugas dari satu guru atau satu bidang studi saja tetapi merupakan kerja sama dari berbagai bidang studi untuk saling membantu dalam mendidik siswanya agar memiliki budi pekerti yang baik. Dengan menjadi siswa yang memiliki budi pekerti yang baik maka kelak semua tindakan siswa akan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Cara yang dapat guru lakukan untuk menanamkan budi pekerti adalah misalnya guru bahasa Indonesia dalam melaksanakan proses pembelajaran maka dapat memberikan pelajaran budi pekerti kepada siswa lebih kurang lima menit setiap kali dia masuk. Kemudian setiap guru lainnya yang masuk mengajar juga sama memberikan pelajaran budi pekerti kepada siswa lebih kurang lima menit. Dengan adanya kegiatan tersebut maka kejadian yang terjadi pada masa orde baru seperti seringnya terjadi perkelahian antar siswa maka hal itu tdak akan terjadi kembali.

Seharusnya pada masa sekarang ini para pendidik harus bisa mengikuti kebiasaan yang ada pada era orde baru yaitu menanamkan kesadaran siswa untuk beragama. Dengan adanya kesadaran untuk beragama maka tingkah laku siswanya akan menjadi baik. Dengan baiknya tingkah laku siswa maka siswa-siswa tersebut akan memiliki sopan santun kepada siapa saja dan suka membantu orang lain.

Selama PJP (Pembangunan Jangka Panjang) I telah dilakukan tiga kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975 dan 1984; penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan; Inpres SD; Upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikan; serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP I yang telah di raih, namun demikian permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya.

Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP I terdapat beberapa kebijakan yang terus menerus dikemukakan, yaitu: 1) relevansi pendidikan, 2) pemerataan pendidikan, 3) peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, 4) mutu pendidikan, dan 5) pendidikan kejuruan. Selain kebijakan pokok tersebut terdapat pula beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian kita. Pertama, kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam bidang pendidikan. Kedua, pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. Ketiga, dirumuskan dan disyahkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional” sebagai pengganti UU pendidikan lama yang telah diundangkan sejak tahun 1950.

Kebijakan pemerintah tersebut bila dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan tentu pendidikan pada masa ini akan lebih baik. Tetapi karena aanya monopoli dan diktator dari pimpinan, sehingga pendidikan dilakukan dengan diktator. Adanya pemaksaan terhadap pendidikan membuat pendidikan tidak dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Kurikulum yang diterapkan terjadi 3 (tiga) kali perubahan. Kurikulum 1968 sifatnya perubahan dari program Pancawardhana (Kurikulum 1964) yang menitikberatkan pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keperigelan, dan jasmani, menjadi menitikberatkan pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Namun demikian, salah satu ciri utama kurikulum 1968 ini yaitu organisasi kurikulumnya masih berorientasi kepada bahan/mata pelajaran. Dengan mengacu kepada Tap MPR No. II/MPR/1973 tentang GBHN dan dengan menampung berbagai hasil percobaan dalam bidang pendidikan waktu itu, maka kurikulum 1968 diperbaharui dengan kurikulum 1975.

Selanjutnya, Kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan, dengan adanya tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Selanjutnya, Kurikulum 1984 yang berorientasi pada tujuan instruksional. Selain itu, pendekatan berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulumnya yang berorientasi kepada tujuan pendidikan, menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Memang dalam pelaksanaan kurikulum 1975 ini hierarkhi tujuan pendidikan menjadi jelas, namun demikian kurikulum ini masih bersifat sentralistik.

Selanjutnya, kurikulum 1975 diperbaharui lagi dengan Kurikulum 1984. Hasil percobaan di Cianjur tentang CBSA lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebut. Pada tingkat SMA, kurikulum ini terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Juga dibedakan antara Program A untuk jalur akademik dan Program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekaryaan. Sayang sekali kurikulum ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti program B tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan tenaga maupun biayanya. Selain itu Kurikulum 1984 juga masih bersifat sentralistik. Contoh kekurangan tenaga antara lain ditunjukkan oleh hasil penelitian Konsorsium Ilmu Pendidikan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajarkan mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Demikian pula bahwa kurikulum tersebut tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK sehingga calon-calon guru tidak mengetahui apa sebenarnya isi kurikulum 1984.

Jadi tetap saja walaupun sudah dilakukan perubahan kurikulum, pemerintah masih saja bersifat diktator pada pendidikan, yakni dengan tetap menbuat sistem sentralistik terhadap kebijakan pendidikan. Ujian akhir berorientasi pada tujuan, dalam bentuk EBTA dan EBTANAS.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut: sukses dengan Gerakan Wajib Belajar (Wajar), Sebab itulah UNESCO pada tahun 1994 menganugerahkan Bintang Aviciena kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pengakuan peranan pemerintah Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat (H.A.R. Tilaar, 1995), selanjutnya sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Namun, pelaksanaan pendidikan orde baru ternyata juga mengalami banyak tantangan. Dampak negatif yang diakibatkan pada era Orde Baru adalah: Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiakan manusia), lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistic, dan hilangnya kebebasan berpendapat karena sistem sentralisasi dan diktator yang dilakukan oleh Presiden.

Jelaslah bahwa para pengelola pendidikan harus mengambil aspek positif dari pembangunan yang dilakukan pada era orde baru. Dengan mengambil aspek positif dari pembangunan orde baru maka pembangunan pendidikan di Indonesia akan dapat berkelanjutan. Kemudian para pengelolaan pendidikan harus berusaha agar kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan pada era orde baru tidak terjadi kembali pada masa sekarang ini.

SEGMEN 5

Simpulan

Pada pemerintahan Orde Baru terjadi tiga kali pergantian kurikulum, yakni 1968, 1975, dan 1984. Sistem pendidikan yang dilakukan lebih terarah pada teachers’ center. Cara Belajar Siswa Aktif digalakkan, tetapi siswa tetap tidak diaktifkan, sistem pendidikan tetap sentralisasi. Paradigma dan pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah belum menunjukkan Political Will yang kuat untuk memperbaiki pendidikan.
  2. Tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan belum terealisasi secara menyeluruh.
  3. Sulit menemukan tokoh pemikir dalam bidang pendidikan yang konsep-konsep tidak sejalan dengan keinginan para penguasa.
  4. Konsep-konsep inovasi pendidikan bersumber dari dunia Barat, sehingga banyak sekali gagal.
  5. Kebijakan link and match untuk membentuk pelayan pabrik, perdagangan, dan jasa.
  6. Penanaman nilai budaya dan agama tidak cukup melalui bidang studi tertentu, melainkan harus terintegrasi dalam semua bidang studi.
  7. Sekolah menengah umum, lebih banyak daripada sekolah kejuruan, hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di masyarakat.
  8. Pendidikan belum berintikan pada kemajuan ilmu dan teknologi sebagai sumber budaya zaman global.
  9. Masih banyak sekali orang Indonesia yang belum berwawasan pada abad ke-21.
  10. Masyarakat lamban melakukan transformasi sosial untuk beradaptasi dengan era global.
  11. Pendidikan secara kuantitatif cukup berhasil dan pendidikan secara kualitatif masih jauh tertinggal.
  12. Muncul perilaku-perilaku negatif seperti kenakalan remaja, kolusi, dan nepotisme.
  13. Hasil-hasil pembangunan yang menonjol ialah kesadaran beragama, persatuan dan kesatuan, serta pertumbuhan ekonomi.

 

DAFTAR BACAAN

Alisyahbana, Iskandar. 1990. Pembinaan Intelegensi Majemuk dalam Era Globalisasi. Mimbar Pendidikan. Nomor 4, Tahun IX.

Buchori, Mochtar. 1990. Menyongsong Globalisasi. Mimbar Pendidikan. Nomor 4, Tahun IX.

Link and Match. 1993. Panitia Rapat Kerja Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lopa, Baharudin. 1996. Kolusi Merambah Semua Sektor. Jawa Pos 14 Mei 1996.

Pidarta, Made. 2007. Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suardi, Moh. 2012. Pengantar Pendidikan: Teori dan Aplikasi. Cetakan I. Jakarta: PT Indeks.

Tilaar, H.A.R. 1996. Inovasi Pendidikan dalam Menghadapi Era Globalisasi. Makalah pada Simposium Nasional. Yogyakarta.

_________________ 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta.

__________________ (1995), 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Nata,  Abuddin Nata. 2011. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana.

Mustofa, Sh., Suryandari, Titik Mulyati (2009). Sejarah: Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPA. Jakarta: PT. Grahadi

Share Button
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam