Paradigma Pendidikan Indonesia Masa Penjajahan

Analisis Paradigma dan Pelaksanaan  Pendidikan Indonesia Masa Penjajahan

 

SEGMEN 1

Pendahuluan

 

Indonesia merupakan negara jajahan Portugis, Jepang dan Belanda dari abad yang yang sangat panjang, akan tetapi Indonesia dengan keteguhan dan kepercayaan diri sebagai negara yang menginginkan kemerdekaan,  tanpa mengenal lelah selalu berusaha untuk dapat mewujudkan cita-cita besar untuk terbebas dari cengkraman negara lain. Indonesia menyatakan sikap dan berada digarda terdepan sebagai suatu negara yang mau merdeka. Penjajah yang paling lama menguasai Indonesia adalah Belanda, tercatat dalam sejarah bahwa bangsa Belanda telah menduduki Indonesia hingga 3.5 abad atau sekitar 365 tahun, sebagai negara kolonial yang sangat lama menguasai Indonesia, tentunya banyak sendi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Belanda, dalam bidang pendidikan Indonesia mengadopsi pendidikan bangsa Belanda yang  merupakan titik penerang kemerdekan Indonesia dari generasi akan sadar dengan perlakuan dan kemelaratan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Kalau diuraikan dengan lengkap, maka periodesasi sejarah penjajahan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Zaman VOC (1596-1799)

Kondisi pendidikan di zaman VOC bertujuan sebagai misi keagamaan (Protestan), bukan sebagai misi intelektual, adapun tujuan lainya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi yang rendah dan tenaga kerja murah yang terlatih dari kalangan penduduk pribumi di pemerintahan dan gereja. Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikannya  belum bersifat formal (belum tertulis),dan lama pendidikannya-pun tidak ditentukan dengan pasti. Murid-muridnya berasal dari anak dari golongan pegawai,sedangkan anak dari golongan rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda.Kemudian yang menjadi guru digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda.

  1. Zaman Pemerintahan Belanda (1799-1811)

Setelah Portugis dihalau oleh Belanda, tidak ada dorongan yang mendesak untuk meluasakan Kristenisasi. Kristenisasi pada masa tersebut adalah untuk memberantas mengaruh Portugis semata. Pada masa tersebut pendidikan mulai memperoleh perhatian yang relatif maju dari sebelumnya.

  1. Zaman Pendudukan Inggris (1811-1816)

Keadaan ekonomi yang  sangat sulit pada masa itu,kemudian semakin dipertajam dengan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga rakyat harus bekerja lebih ekstra lagi agar kewajibannya dapat dipenuhi. Raffles lebih berminat dalam mengadakan penelitian untuk menelusuri kebudayaan Jawa dibanding dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan. Selama pemerintahan Raffles, sekolah-sekolah banyak yang tidak terurus dan mati dengan sendirinya karena pemerintahan pada masa itu tidak menganggarkan dana untuk pendidikan rakyat jajahan.

  1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1942)

Komisaris Jenderal pada masa tersebut cukup menaruh perhatian di bidang pendidikan. Terbukti setelah beberapa waktu berselang dari proses serah terima daerah jajahan dari pihak Inggris ke pihak Belanda, ia menunjuk CGC Reinwardt sebagai Direktur Pengajaran. Pada masa pemerintahannya yang terakhir, dikeluarkan peraturan persekolan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan penyeleggaraan pengajaran. Salah satunya adalah peraturan umum tentang pendidikan sekolah, yang berisi bahwa “Pendidikan hanya untuk orang Belanda saja”. Bahkan peraturan ini berlaku hingga tahun terakhir pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen.

  1. Pendidikan di Zaman Pendudukan Jepang (1942 – 1945)

Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negera ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

SEGMEN 2

Pembahasan

  1. Pendidikan pada Masa Penjajahan Belanda

Pendidikan selama penjajahan Belanda  dapat dipetakan ke dalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pada masa VOC yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial.

  1. Zaman VOC (Kompeni)

Orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang permanen di daratan dari pada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Kantor dagang itu kemudian mereka perkuat dan persenjatai dan menjadi benteng yang akhirnya menjadi landasan untuk menguasai daerah di sekitarnya. Lambat laun kantor dagang itu beralih dari pusat komersial menjadi basis politik dan teritorial. Setelah peperangan kolonial yang banyak akhirnya Indonesia jatuh seluruhnya di bawah pemerintahan Belanda. Namun penguasaan daerah jajahan ini baru selesai pada permulaan abad ke 20.

Metode kolonialisasi Belanda sangat sederhana. Mereka mempertahankan raja-raja yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan melalui raja-raja itu akan tetapi menuntut monopoli hak berdagang dan eksploitasi sumber-sumber alam. Adat istiadat dan kebudayaan asli dibiarkan tanpa perubahan aristokrasi tradisional digunakan oleh Belanda untuk memerintah negri ini dengan cara efisien dan murah. Oleh sebab Belanda tidak mencampuri kehidupan orang Indonesia secara langsung, maka sangat sedikit yang mereka perbuat untuk pendidikan bangsa. Kecuali usaha menyebarkan agama mereka di beberapa pulau di bagian timur Indonesia. Kegian pendidikan pertama yang dilakukan VOC.

Pada permulaan abad ke-16 hampir seabad sebelum kedatangan Belanda, pedagang Portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan. Biasanya mereka didampingi oleh misionaris yang memasukkan penduduk ke dalam agama katolik yang paling berhasil diantara mereka adalah Ordo Jesuit di bawah pimpinan Feranciscus Xaverius. Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama. Seminari dibuka di Ternate, kemudian di Solor dan pendidikan agama yang lebih tinggi dapat diperoleh di Goa, India, pusat kekuasaan Portugis saat itu. Bahasa Portugis hampir sama populernya dengan bahasa Melayu, kedudukan yang tak kunjung dicapai oleh bahasa Belanda dalam waktu 350 tahun penjajahan kekuasaan portugis melemah akibat peperangan dengan raja-raja Indonesia dan akhirnya dilenyapkan oleh Belanda pada tahun 1605.

  1. Zaman Pemerintahan Belanda Setelah VOC

Setelah VOC dibubarkan, para Gubernur/Komisaris Jendral harus memulai sistem pendidikan dari dasarnya, karena pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Pemerintahan baru yang diresapi oleh ide-ide liberal aliran aufklarung atau Enlightenment menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan social. Pada tahun 1808 Deandels seorang Gubernur Belanda mendapat perintah Raja Lodewijk untuk meringankan nasib rakyat jelata dan orang-orang pribumi poetra,serta melenyapkan perdagangan budak. Usaha Deandels tersebut tidak berhasil, bahkan menambah penderitaan rakyat, karena ia mengadakan dan mewajibkan kerja paksa (rodi).

Di dalam lapangan pendidikan Deandels memerintahkan kepada Bupati-Bupati di pulau Jawa agar mendirikan sekolah atas usaha biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri. Kemiduan Deandels mendirikan sekolah Bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Kemudian pada masa (interregnum Inggris) pemerintahan Inggris (1811-1816) tidak membawa perubahan dalam masalah pendidikan walaupun Sir Stamford Raffles seorang ahli negara yang cemerlang. Ia lebih memperhatikan perkembanagan ilmu pengetahuan, sedangkan pengajaran rakyat dibiarkan sama sekali. Ia menulis buku History of Java.

Gubernur Jendral Van der Capellen (1819-1823) menganjurkan pendidikan rakyat dan pada tahun 1820 kembali regen-regen diinstruksikan untuk menyediakan sekolah bagi penduduk untk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Anjuran Gubernur Jendral itu tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan oleh regen yang aktif.

Tahun 1826 lapangan pendidikan dan pengajaran terganganggu oleh adanyan usaha-usaha penghematan. Sekolah-sekolah yang ada hanya  bagi anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Alsannya adalah karena adanya kesulitan financial yang berat yang dihadapi orang Belanda sebagai akibat perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan menelan banyak korban seerta peperangan antara Belanda dan Belgia (1830-1839).

Kesulitan keuangan ini menyebabkan raja Belanda untuk meninggalkan prinsip-prinsip liberal dan menerima rencana yang dianjurkan Van den Bosch, bekas Gubernur di Guyana, jajahan Belanda di Amerika Selatan, untuk memanfaatkan pekerjaan budak menjadi dasar eksploitasi colonial. Ia membawa ide penggunaan kerja paksa(rodi) sebagai cara yang ampuh untuk memperoleh cara usaha maksimal, yang kemudian terkenal dengan cultuur stelsel atau tanam paksa yang memaksa penduduk untuk menghasilkan tanaman yang diperlukan dipasaran Eropa.

Pada tahun 1893 timbullah differensiasi pengajaran bumi putera. Hal ini disebabkan:

  1. Hasil sekolah-sekolah bumi putra kurang memuaskan pemerintah colonial. Hal ini terutama sekali desebabkan karena isi rencana pelaksanaannya terlalu padat.
  2. Dikalangan pemerintah mulai timbul perhatian pada rakyat jelata. Mereka insyaf bahwa yang harus mendapat pengjaran itu bukan hanya lapisan atas saja.
  3. Adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedua kebutuhan dilapangan pendidikan yaitu lapisan atas dan lapisa bawah. Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran bumi putra, keluarlah indisch staatsblad1893 nomor 125 yang membagi sekolah bumi putra menjadi dua bagian :
  4. a)      Sekolah-sekolah kelas I untuk anak-anak priyai dan kaum terkemuka.
  5. b)      Sekolah-sekolah kelas II untuk rakyat jelata.

Perbedaan sekolah kelas I dan kelas II dapat dilihat pada tabel berikut :

Kelas Tujuan Lama Pendidikan Mata Pelajaran Guru Bahasa Pengantar
I Memenuhi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dan perusahaan 5 tahun
  • Membaca
  • Menulis
  • Berhitung
  • Ilmu Bumi
  • Sejarah
  • Pengetahuan Alam
  • Menggambar
  • Ilmu Ukur
keluaran Kweekschool Bahasa Daerah/Melayu
II Memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum 3 tahun
  • Membaca
  • Menulis
  • Berhitung
persyaratannya longgar Bahasa Daerah/Melayu

Pada tahun 1914 sekolah kelas I diubah mejadi HIS (Hollands Inlandse School) dengan bahasa pengantar bahasa Belanda sedangkan sekolah kelas II tetap atau disebut juga sekolah vervolg (sekolah sambungan) dan merupakan sekolah  lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak tahun 1907.

  1. Politik Etika dan Pengajaran

Indonesia yang kaya raya ini di keruk terus menerus oleh penjajah Belanda. Keuntungan mengalir terus ke negeri Belanda. Rakyat Indonesia tetap miskin. Keadaan ini sangat menggelisahkan kaum Importir Belanda yang membawa barang hasil industry dari Eropa ke Indonesia. Mereka tidak dapat menjual barangnya karena daya beli masyarakat sangat rendah, sedangkan industri di negeri Belanda sedang pesat. Mereka menginginkan agar Indonesia yang banyak penduduknya itu menjadi pasar bagi industry Belanda. Sedangkan para eksportir mendapat laba besar dengan membawa barang mentah dari Indonesia. Untuk memenuhi kaum importir tidak ada jalan lain yang harus segera ditempuh selain memperbaiki dan membuat ekonomi rakyat Indonesia yang sudah rusak.

Selain itu pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Devender berjudul “Hutang Kehormatan” dalam majalah De Gids. Di situ ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan Negara. Peristiwa itu dapat dipandang sebagai ekspresi ide yang baru kemudian dikenal dengan politik etika. Van Devender menganjurkan program ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki irigasi agar memprodusi pertanian, menganjurkan trasmigrasi dan perbaikan dalam lapangan pendidikan. Ia juga mengembangkan pengajaran bahasa Belanda secara cultural lebih maju dan dapat menjadi pelopor bagi bangsanya.

Factor lain yang menyebabkan berlangsungnya politik etika ini ialah kebangkitan Nasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, serikat islam partai politik pertama di Indonesia yang didasarkan atas organisai Barat didirikan tahun 1919, adanya volksraad tahun 1918 yang merupakan saluran bagi orang Indonesia untuk menyatakan pendapatnya. Sejak dilaksanakannya politik etika tampak sekali kemajuan dalam pendidikan dengan diperbanyaknya sekolah rendah, sekolah yang berorientasi Barat untuk orang Cina dan Indonesia didirikan .Demikian juga pendidikan dikembangkan secara vertical dengam didirikannya MULO dan AMS yang terbuka bagi anak Indonesia untuk melanjutkan ke tingkat universitas.

Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum bumi putra, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting yaitu:

  1. Memberi corak dan sifat kebelandaan-belandaan pada sekolah kelas I, misalnya:
  2. a)   Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3
  3. b)   Di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar
  4. c)   Lama belajar menjadi 7 tahun
  5. d)  Tahun 1914 dijadikan  KIS dan menjadi bagian pengajaran rendah barat
  6. e)   Murid-muridnya anak-anak bangsawan dan terkemuka
  7. Mendirikan Sekolah Desa

Maksud pemerintah untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia tidak tercapai, karena sekolah-sekolah bumi putra kelas II merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran yang besar. Maka atas perintah Gubernur Jendral Van Heutsz tahun 1907 didirikan sekolah-sekolah desa. Bangunannya didirikan oleh desa dan guru-gurunya juga diangkat oleh desa pula, jadi bukan pegawai negeri.

Jadi susunan pengajaran bagi anak-anak Indonesia untuk sekolah rendah ada tiga, yaitu:

  1. a)   Sekolah Desa, bagi anak-anak biasa
  2. b)   Sekolah kelas II, yang kemudian diubah menjadi sekolah Vervolg
  3. c)   Sekolah kelas I, yang sejak tahun 1914 dijadikan HIS bagi anak-anak bangsawan dan aristokrat
  1. Sistem Persekolahan Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Secara umum sistem pendidikan khususnya system persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) social yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu.

  1. Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs)

Pada hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkatan sekolah dasar mempergunakan sistem pokok yaitu :

  1. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.
  2. a)   Sekolah rendah Eropa, yaitu ELS (Europese Lagere school), yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa atau anak-anak turunan Timur asing  atau Bumi putra dari tokoh-tokoh terkemuka. Lamanya sekolah tujuh tahun 1818.
  3. b)   Sekolah Cina Belanda, yaitu HCS (Hollands Chinese school), suatu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan timur asing, khususnya keturunan Cina. Pertama didirikan pada tahun 1908 lama sekolah tujuh tahun.
  4. c)   Sekolah Bumi  putra Belanda HIS (Hollands inlandse school), yaitu sekolah rendah untuk golongan penduduk Indonesia asli. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Lamanya sekolah tujuh tahun dan pertama didirikan pada tahun 1914.
  5. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah
  6. Sekolah Bumi Putra kelas II (Tweede klasee).Sekolah ini disediakan untuk golonagan bumi putra. Lamaya sekolah tujuh tahun, pertama didirikan tahun 1892.
  7. Sekolah Desa (Volksschool). Disediakan bagi anak-anak golongan bumi putra. Lamanya sekolah tiga tahun yang pertama kali didirikan pada tahun 1907.
  8. Sekolah Lanjutan (Vorvolgschool). Lamanya dua tahun merupakn kelanjutan dari sekolah desa, juga diperuntukan bagi anak-anak golongan bumi putra. Pertama kali didirikan pada tahun 1914.
  9. Sekolah Peralihan (Schakelschool) Merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa  (tiga tahun) kesekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya lima tahun dan diperuntukan bagi anak-anak golongan bumi putra. Disamping sekolah dasar tersebut diatas masih terdapat sekolah khusus untuk orang Ambon seperti Ambonsche Burgerschool yang pada tahun 1922 dijadikan HIS. Untuk anak dari golongan bangsawan disediakan sekolah dasar khusus yang disebut sekolah Raja (Hoofdensschool). Sekolah ini mula-mula didirikan di Tondano pada tahun 1865 dan 1872, tetapi kemudian diintegrasi ke ELS atau HIS.
  10. Pendidikan lanjutan = Pendidikan Menengah
    1. MULO (Meer Uit gebreid Lager School), sekolah tersebut adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang berbasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya tiga sampai empat tahun. Yang  pertama didirikan pada tahun 1914 dan diperuntukan bagi golongan bumi putra dan timur asing. Sejak zaman jepang hingga sampai sekarang bernama SMP. Sebenarnya sejak tahun 1903 telah didirikan kursus MULO untuk anak-anak Belanda, lamanya dua tahun.
    2. AMS (Algemene Middelbare School) adalah sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO berbahasa belanda dan diperuntukan golongan bumi putra dan Timur asing. Lama belajarnya tiga tahun dan yang petama didirikan tahun 1915. AMS ini terdiri dari dua jurusan (afdeling=bagian), Bagian A (pengetahuan kebudayaan) dan Bagian B (pengetahuan alam) pada zaman jepang disebut sekolah menengah tinggi, dan sejak kemerdekaan disebut SMA.
    3. HBS (Hoobere Burger School) atau sekolah warga Negara tinggi adalah sekolah menengeh kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa belanda dan berorentasi ke Eropa Barat, khususnyairikan pada belanda. Lama sekolahnya tiga tahun dan lima tahun. Didirikan pada tahun 1860
  11. Pendidikan Kejuruan (vokonderwijs )

Sebagai pelaksanaan politik etika pemerintah belanda banyak mencurahkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Jenis sekolah kejuruan yang ada  adalah sebagai berikut:

  1. Sekolah pertukangan (Amachts leergang) yaitu sekolah berbahasa daerah  dan menerima sekolah lulusan bumi putra kelas III (limatahun)atau sekolah lanjutan (vervolgschool). Sekolah ini didirikan bertujuan untuk mendidik tukang-tukang. didirikan pada tahun 188.
  2. Sekolah pertukangan (Ambachtsschool) adalah sekolah pertukangan berbahasa pengantar Belanda dan lamanya sekolah tiga tahun menerima lulusan HIS, HCS  atau schakel. Bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor jurusanya antara lain montir mobil, mesin, listrik, kayu dan piñata batu.
  3. Sekolah teknik (Technish Onderwijs) adalah kelanjutan dari Ambachtsschool, berbahasa Belanda, lamanya sekolah 3 tahun. Sekolah tersebut bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk menjadi pengawas, semacam tenaga teknik menengah dibawah insinyur.
  4. Pendidikan Dagang (Handels Onderwijs).

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat.

  1. Pendidikan pertanian (landbouw Onderwijs) pada tahun 1903 didirikan sekolah pertanian Yang menerima lulusan sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Pada tahun 1911 mulai didirikan sekolah pertanian (cultuur school) yang terdiri dari dua jurusan, pertanian dan kehutanan. Lama belajaranya sekitar 3-4 tahun, dan bertujuan untuk menghasilkan pengawas-pengawas pertanian dan kehutanan. Pada rtahun 1911 didirikan pula sekolah pertanian menengah atas (Middelbare Landbouwschool) yang menerima lulusan MULO atau HBS yang lamanya belajar 3 tahun.
  2. Pendidikan kejuruan kewanitaan (Meisjes Vakonderwijs). Pendidikan ini merupakan kejuruan yang termuda. Kemudian sekolah yang sejenis yang didirikn oleh swasta dinamakan Sekolah Rumah Tangga (Huishoudschool). Lama belajarnya tiga tahun.
  3. Pendidikan keguruan (Kweekschool). Lembaga keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Sekolah guru negeri yang pertama didirikan pada tahun 1852 di Surakarta. Sebelum itu pemerintah telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang diberi nama Normal Cursus yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru sekolah desa. Pada abad ke-20 terdapat tiga macam pendidikan guru, yaitu:
  4. Normalschool, sekolah guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan sekolah dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa dearah.
  5. Kweekschool, sekolah guru empat tahun yang menerima lulusan berbahasa Belanda.
  6. Hollandschool Indlandschool kweekschool, sekolah guru 6 tahun berbahasa pengantar Belada dan bertujuan menghasilkan guru HIS-HCS.
  7. Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs)

Karena terdesak oleh tenaga ahli, maka didirikanlah:

  1. a)   Sekolah Tehnik Tinggi (Technische Hoge School). Sekolah Tehnik Tinggi ini yang diberi nama THS didirikan atas usaha yayasan pada tahun 1920 di Bandung. THS adalah sekolah Tinggi yang pertama di Indonesia, lama belajarnya lima tahun. Sekolah ini kemudian menjelma menjadi ITB.
  2. b)   Sekolah Hakim Tinggi (Rechskundige Hoge school). RHS didirikan pada tahun 1924 di Jakarta. Lama belajarnya 5 tahun, yang tama AMS dapat diterima di RHS. Tamatan ini dijadikan jaksa atau hakim pada pengadilan.
  3. c)   Pendidikan tinggi kedokteran. Lembaga ini di Indonesia di mulai dari sekolah dasar lima tahun. Bahasa pengantarnya bahasa melayu . pada tahun 1902 sekolah dokter jawa diubah menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Voor Indische Artsen) yang menerima lulusan ELS, dan berbahasa pengantar Belanda. Lama belajarnya 7 tahun. Kemudian syarat penerimaannya ditingkatkan menjadi lulusan MULO. Pada tahun 1913 disamping STOVIA di Jakarta didirikan sekolah tinggi kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) Yang lama belajaranya 6 tahun dan menerima lulusan AMS  dan HBS.
  4. Beberapa Ciri Umum Politik Pendidikan Belanda

Politik pendidikan kolonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu dapat kita lihat sejumlah ciri politik dan prakti pendidikan tertentu.

  1. Menurut Tilaar (1995) dalam pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yang dapat ditemukan pendidikan kita di masa kolonial Belanda yaitu:
    1. Sistem Dualisme. Dalam sistem dualisme diadakan garis pemisahan antara system pendidikan untuk golongan Eropa dan system pendidikan untuk golongan bumi putra. Jadi disini diadakan garis pemisah sesuai dengan politik kolonial yang membedakan antara bumi putra dan pihak penjajah.
    2. Sistem Korkondasi. Sistem ini berarti bahwa pendidikan di daerah penjajahan disesuaikan dengan pendidikan yang terdapat di Belanda. System ini diasumsikan bahwa dengan System yang berkrkondasi dengan system yang ada di negeri Belanda, maka mutu pendidikan terjamin setingkat pendidikan di Negara Belanda.
    3. Kebijakan pendidikan dizaman colonial diurus oleh departemen pengajaran. Departemen ini yang mengatur segala sesuatu mengeani pendidikan dengan perwakilannya yang terdapat dipropinsi-propinsi Besar.
    4. Menghambat gerakan Nasional. Pendidikan pada masa itu sangat selektif karena bukan diperuntukan untuk masyarakat pribumi putra untuk mendapatkan pendidikan dengan seluas-luasnya atau pendidikan yang lebih tinggi. Didalam kurikulum pendidikan colonial pada waktu itu, misalnya sangat dipentingkan penguasaan bahasa belanda dan hal-hal mengenai negeri belanda. Misalnya dalam pengajaran ilmu bumi, anak-anak bumi putra harus menghapal kota-kota kecil yang ada di negeri Belanda.
    5. Perguruan swasta yang militer. Salah satu perguruan swasta yang gigih menentang kekuasaan colonial adalah seolah-olah taman siswa yang didirikan oleh kihajar dewantara  tanggal 3 juli 1922.
    6. Tidak adanya perencanaan pendidikanyan sistematis. Perkembangan pendidikan merupakan rangkaian kompromi antara usaha pemerintah untuk memberikan pendidikan minimal bagi pribumi dan tuntutan yang terus menerus dari pihak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan orang Belanda.
  2. Menurut Prof. Dr. S. Nasution mengemukakan enam cirri umum politik pendidikan Belanda, yaitu:
    1. Dualisme dalam pendidikan dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk yang tak berada, sekolah yang memberi kesempatan melanjutkan dan tidak memeberi kesempatan.
    2. Gradualisme dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah untuk anak Indonesia.
    3. Prinsip Konkordansi. Prinsip yang memaksa semua sekolah berorientasi barat mengikuti model sekolah Nederland dan menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan Indonesia.
    4. Control sentral yang kuat. Yang menciptakan birokrasi yang ketat yang hanya memungkinkan perubahan kurikulum dengan persetujuan para pembesar di Indonesia maupun di negeri Belanda.
    5. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut keadaan zaman.
    6. Pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah. Penyelenggaraan dan penerimaan murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Belanda dalam tenaga kerja.

Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain:

  1. Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu;
  2. Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial;
  3. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.
  4. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.

Pendidikan di Zaman Pendudukan Jepang

Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negera ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep “Hakko Ichiu” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain:

  • Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda;
  • Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

  1. Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.
  2. Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.
  3. Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
  4. Pendidikan Tinggi.

Guna memperoleh dukungan tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep Putera Tenaga Rakyat di bawah pimpinan Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K.H. Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep ini dirumuskan setelah kegagalan the Triple Movement yang tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Tetapi PTR akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tetap merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem Nipponize (Jepangisasi). Karena itulah, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Sekalipun patut dicatat bahwa pada menjelang akhir masa pendudukannya, ada indikasi kuat Jepang untuk menerapkan sistem Nipponize kembali, yakni dengan dikerahkannya Sendenbu (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain:

  1. Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu;
  2. Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang;
  3. Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang;
  4. Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta
  5. Olaharaga dan nyanyian Jepang. Sementara untuk pembinaan kesiswaan.

Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini:

  1. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi;
  2. Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi;
  3. Setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya;
  4. Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang;
  5. Melakukan latihan-latihan fisik dan militer;
  6. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.

Setelah menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS, sehingga memaksa peranakan China kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui, yang berimplikasi pada adanya proses resinification (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). Kondisi ini antara lain memaksa para guru untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing kedalam Bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Selanjutnya sekolah-sekolah yang bertipe akademis diganti dengan sekolah-sekolah yang bertipe vokasi. Jepang juga melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan dan untuk kepentingan kontrol, maka sekolah swasta harus mengajukan izin ulang untuk dapat beroperasi kembali. Taman Siswa misalnya terpaksa harus mengubah Taman Dewasa menjadi Taman Tani, sementara Taman Guru dan Taman Madya tetap tutup. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya kemunduran yang luar biasa bagi dunia pendidikan dilihat dari aspek kelembagaan dan operasonalisasi pendidikan lainnya.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain: (1) Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy’ari. Di daerah-daerah dibentuk Sumuka; (2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang; (3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin; (4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta; (4) Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman kemerdekaan; dan (5) Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

Meski zaman pendudukan Jepang di bumi nusantara sangatlah singkat, tetapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi Nipponisasi dan juga upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu kepentingan perang jepang.Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kiai yang menjadi panutan umat islam agar dapat dijadikan sandaran politik mereka.

SEGMEN 3

Tanggapan

Sejarah pendidikan di Indonesia zaman penjajahan dimulai dari masa kerajaan-kerajaan, zaman jajahan Portugis, VOC, Belanda dan Jepang. Di zaman Portugis, yang paling berhasil adalah Ordo Jesuit di bawah pimpinan Fransiskus Xaverius. Xaverius memandang pendidikan sebagai alat yang ampuh untuk penyebaran agama. Itu sebabnya, seminari mulai dibuka diternate, kemudian dibuka pu;a di tempat lain, yang salah satunya di Solor. Bagi yang makin tertarik akan agama tersebut, mereka diarahkan untuk mendalami pendidikan agama yang lebih tinggi yang dapat ditemui di Goa, India. Pada masa Portugis ini secara mendasar dikerjakan oleh organisasi misi Katholik Roma. Baru pada tahun 1536, di bawah Antonio Galvano, penguasa Portugis di Maluku, didirikan sekolah seminari yang menerima anak-anak pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, mereka juga diajari membaca, menulis dan berhitung. Sekolah sejenis dibuka di Solor dimana bahasa Latin juga diajarkan kepada murid-muridnya. Mereka yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dapat pergi ke Goa – India yang ketika itu merupakan pusat kekuatan Portugis di Asia. Perkembangan pendidikan di zaman Portugis ini dapat dinyatakan berpusat di Maluku dan sekitarnya, sebab di daerah-daerah lain kekuasaan Portugis kurang begitu mengakar.

Zaman VOC kegiatan pendidikan terutama dipusatkan di bagian timur Indonesia di masa agama Katolik telah berakar di Batavia sebagai pusat administrasu kolonial. Saat ini di Ambon jumlah sekolah tumbuh dengan pesat, sementara di Jakarta, sekolah pertama didirikan tahun 1630 untuk pendidikan anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja kompenten pada VOC. Yang menarik adalah bawah sekolah-sekolah itu terbuka bagi semua anak tanpa perbedaan kebangsaan. Kurikulum VOC bertalian erat dengan gereja. Menurut peraturan sekolah tahun 1643 tugas guru adalah memupuk rasa takut kepada Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kriten, mengajarkan anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa dan guru-guru. Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah menyajikan pelajaran tentang katekismus, agama, membaca, menulis dan bernyanyi. Pendidikan di zaman VOC bertujuan sebagai misi keagamaan (Protestan), bukan sebagai misi intelektual, adapun tujuan lainya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi yang rendah dan tenaga kerja murah yang terlatih dari kalangan penduduk pribumi di pemerintahan dan gereja. Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikannya  belum bersifat formal (belum tertulis),dan lama pendidikannya-pun tidak ditentukan dengan pasti. Murid-muridnya berasal dari anak dari golongan pegawai,sedangkan anak dari golongan rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda. Kemudian yang menjadi guru digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnya telah dididik di Belanda.

Sedangkan pada zaman penjajahan Belanda, dimulai dari merosotnya pendidikan pada zaman VOC, pada pertengahan abad ke 18. Pada tahun 1890 tidak ada lagi diberikan khotbah di Ambon karena ketiadaan guru agama dan pendeta. Banyak geraja digunakan sebagai gudang. Sementara keadaan di Jakarta tidaklah lebih baik. Pada tahun 1800, sejumlah uang disumbangkan kepada sekolah di Jakarta namun tidak diketahui apa yang harus diperbuat dengan uang itu karena pada saat itu tidak ada seorang pun guru Belanda di sana. Pada saat yang kurang bergeser dari waktu itu, VOC dibubarkan. Dalam politik pendidikannya, Belanda tidak memperlihatkan demokratisasi di dalam pendidikan, karena tidak semua orang diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama. Sistemnya disebut:  Three tract system, yaitu:

  • Pendidikan untuk golongan bawahan atau rakyat jelata
  • Pendidikan untuk golongan atas yang disederajatkan dengan Belanda
  • Pendidikan untuk golongan bangsa Belanda, bangsa Eropa dan bangsa Timur lainnya

Jadi waktu itu, Belanda bahkan menanamkan teori dichotomy atau trichotomi sosial, yang terkenal dengan politik devide it impera pada rakyat Indonesia. Dengan demikian nampaklah perbedaan yang tajam antara pekerja tangan (biasanya rakyat jelata) sebagai pekerja rendahan dengan pekerja intelek, dalam pekerja intelek (pegawai kantor) dianggap lebih tinggi dan dihargai serta dianggap lebih mulia, Sistem “Oester LagerOnderwijs” (OLO). Dalam periode konsolidasi mengenai reaksi-reaksi terhadap pendidikan dan pengajaran kolonial Belanda yaitu:

  • Pergerakan Budi Utomo

Tujuan didirikan sekolah-sekolah yaitu untuk menghidupkan rasa kebangsaan, dan kecintaan kepada kebuddayaan sendiri, mempelajari kesenian sendiri, memelihara bahasa sendiri, mempelajari kesusastraan sendiri, dan lain sebagainya.

  • Pergerakan Muhammadiyah

Cita-cita pendidikan Muhammadiya dan pengajarannya yang berdasarkan ajaran agama Islam dan Sunnah, sehingga dapat membentuk manusia Muslim yang bermoral dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman secara luas, memiliki individualitas yang bulat dalam arti adanya keseimbangan antara segi-segi rohani dan jasmaninya dan bersikap positif terhadap persoalan masyarakatnya.

  • Perguruan Nasional Taman Siswa

Sistem TAMSIS ialah sistem bersandar kepada kemampuan diri sendiri, atau sistem membiayai diri sendiri dalam mengemudikan Pendidikan Taman Siswa, yang menuju kepada pembangunan perekonomian rakyat yang berdasarkan kooperasi serta pendidikan rakyat yang berdasarkan kebangsaan.

Pada jajahan Belanda, pendidikan dibagi menjadi tiga:

  1. Pendidikan bagi warga Belanda
  1. ELS, untuk mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan keturunan Belanda
  2. HBS, untuk bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi
  3. MULO, pendidikan yang berorientasi Barat dan tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia
    1. Pendidikan bagi Warga Bumi Putra, tidak diajarkan bahasa Belanda dengan alasan menghormati bumi putra dan tradisinya. Padahal mereka memiliki alasan agar warga bumi putra tidak paham bahasa Belanda dan tidak bisa bergabung dengan Belanda.
    2. Sekolah untuk Bumi Putra
      1. Sekolah kelas satu dengan penguasaan membaca dan menulis huruf daerah dan latin, membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar dan mengukur tanah
      2. Sekolah kelas dua, pelajaran yang diberikan menyangkut pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dan berhitung.
      3. Sekolah desa
        • Kelas I, membaca dan menulis bahasa Melayu dan Latin
        • Kelas II, diperkenalkan mendikte
        • Kelas III, mengenal ulangan atau tes materi
      4. HIS, sekolah yang didirikan karena kalalangan orang Indonesia sangat kuat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.
      5. AMS, setara sekolah menengah
    3. Pendidikan bagi warga Cina, layanan bagi warga Cina hanya satu sekolah, yaitu HCS. Apa ditelusuri sejarahnya bukan karena inisiatif pemerintahan tetapi karena desakan dari warga Cina yang menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik.

Selanjutnya pendidikan pada zaman Jepang, tujuan pendidikan bukan untuk memajukan bangsa Indonesia, tetapi mendidik anak-anak untuk dapat menunjang kepentingan perang Jepang melawan sekutu . Pendidikan pada saat pendudukan Jepang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan pendidikan penjajahan Belanda. Tujuan utamanya seperti yang disinggung di atas untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, jepang membuat semboyan ASIA UNTUK BANGSA ASIA. Selain untuk memenangkan perang, tujuan pendidikan pada saat itu adalah untuk menyediakan tenaga kasar dan prajurit secara Cuma-Cuma. Sistem pendidiakn pada masa pendudukan Jepang dapat diiktisarkan sebagai berikut, yaitu sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi.

Pada masa penjajahan Jepang, mereka juga pernah merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatar belakangi oleh pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan Cina yang menerapkan sistem jepangisasi (Nipponize). Oleh karena itu, di Indonesia mereka mencobakan format pendidikan yang mengakomodasikan kurikulum berorientasi lokal. Setelah Jepang menguasai Indonesia, pemerintahan Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-basa Eropa lainnya. Selanjutnya sekolah yang bertipe akademisi diganti dengan sekolah bertipe vokasional.

Dari sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia, Indonesia tidak berpendidikan dari dahulunya karena berada pada dalam kungkungan negara penjajah. Kalau dilihat dari usaha yang dilakukan pendahulu, nampak di situ ada tekat yang kuat untuk memperoleh pendidikan. Selain merasakan pendidikan sebagian kebutuhan hidup, pendidikan sebenarnya waktu itu dibutuhkan untuk melawan penjajahan. Melihat peluang itupulalah sebenarnya negara penjajah berupaya mensterilkan warna pribumi untuk memperoleh pendidikan. mereka khawatir ketika pribumi Indonesia diberikan pendidikan mereka akan terbebas dari jajahan mereka atau malah melebih negera mereka.

Jadi, meskipun saat ini bukan lagi dalam masa penjajahan, warga negara mesti juga diberikan pendidikan dan memiliki kesadaran sendiri untuk mendapatkan pendidikan agar tidak dijajah lagi, agar tidak jauh ketinggalan dari bangsa lain, agar menjadi bangsa yang maju. Dan yang terpenting berupaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

 

SEGMEN 4

Kesimpulan

Pergantian era kekuasaan sangat mempengaruhi model dan kebijakan pendidikan yang dihasilkan. Pendidikan memang tidak bisa terlepas dari situasi politik sebuah bangsa. Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan pendidikan sebagai sarana memperoleh tenaga kerja di bidang administrasi tingkat rendahan. Pendidikan tingkat lanjut hanya diprioritaskan pada kalangan bangsawan semata.

Meskipun dalam keadaan terjajah, upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia melalui pendidikan selali diupayakan baik secara individual maupun lewat organisasi. R.A Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kuddus, Budi Utama, Muhammadiyah,Perguruan Taman Siswa,merupakan sebagian anak bangsa dan organisasi sosial keagamaan yang berjuang demi kualitas anak bangsa.

Alasan orang Belanda mendirikan sekolah bagi anak-anak Indonesia yaituuntuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompetenpada VOC. Dan pada saat itu belum terdapat pengajaran klasik. Mengajarberdasarkan pengajaran individual. Murid-murid datang seorang demi seorang kemeja guru dan menerima bantuan individual. Bahasa yang dipergunakan adalahbahasa melayu dan portugis, karena bahasa belanda masih dirasakan sulit.Faktor-faktor yang menyebabkan berlangsungnya politik etika:Terbit sebuah artikel oleh Van Devender berjudul “Hutang Kehormatan”dalam majalah De Gids. Disitu ia mengemukakan bahwa keuntungan yangdiperoleh oleh Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dariperbendaharaan Negara.Factor lain yang menyebabkan berlangsungnya politik etika ini ialah kebangkitanNasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908,serikat islam partai politik pertama di Indonesia yang didasarkan atasorganisai Barat didirikan tahun 1919,adanya volksraad tahun 1918 yang merupakan saluran bagi orangIndonesia untuk menyatakan pendapatnya.Sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, secaraumum sistem pendidikan khususnya system persekolahan didasarkankepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) socialyang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu,diantaranya:ü Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs)ü Pendidikan lanjutan = Pendidikan Menengahü Pendidikan Kejuruan (vokonderwijs )ü Pendidikan Tinggi (Hooger Onderwijs)

Ciri umum politik pendidikan BelandaMenurut Tilaar (1995) dalam pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yangditemukan pendidikan kita dimasa colonial belanda yaitu:1. System Dualisme2. System Korkondasi3. SentralisasI4. Menghmbat gerakan NasionalPerguruan swasta yang militerTidak adanya perencanaan pendidikanyan sistematisMenurut Prof. Dr. S. Nasution mengemukakan enam ciri umum politikpendidikan Belanda, yaitu:1. Dualisme2. Gradualisme3. Prinsip Konkordansi4. Control sentral yang kuat5. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis6. Pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.

Pada masa Jepang, pendidikan tak lepas dari propaganda Jepang yang disisipkan pada materi pelajaran dari tingkat SD sampai dengan SLTA. Akibatnya, semua rakyat mengakui kehebatan dan superioritas Jepang sebagai bangsa maju di kawasan Asia Pasifik. Mereka melaksanakan apa yang diharapkan Jepang yaitu sebagai serdadu yang siap maju di medan perang seperti: Romusha, Heiho, dan Peta.

 

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, Sejarah Pendidikan, (bandung: Prosfect, 2007)

Jalaludin, Kapita Selekta Pendidikan, Jakarta: Kalam Mulia.
Notosusanto, Nugroho. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta, 1990.

Najamuddin. 2005. Perjalanan Pendidikan Di Tanah Air (Tahun 1800-1945). Bandung : Rineka Cipta.

Nasution. S, Sejarah Pendidikan Nasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)

Pesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Rickfles,MC. 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : Serambi.

Sukardjo, M. 2009. Landasan Pendidikan; Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Press.

Sundari, dkk. 2011. Landasan Pendidikan. Surakarta : UMS.

Supriyadi, Dedi, dkk. 2003. Guru di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangan sejak Zaman

Tilaar, H.A.R, Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia 1945-1995. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1995

Zaenuddin, Reformasi Pendidikan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008

Share Button
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam