Filsafat Pendidikan Pancasila dan Masa Depannya

Supriadi, M.Pd

Supriadi, M.Pd

ANALISIS FISAFAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN MASA DEPANNYA

SEGMEN 1

Ringkasan

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki masyarakat yang penuh dengan sikap keberagamaan, toleransi dan saling tolong menolong, Keberadaan Indonesia sebagai suatu kawasan sudah dikenal sejak zaman kerajaan, namun belum disatukan dalam satu dasar dan cita-cita bersama, setelah zama penjajahan Belanda, rasa nasionalisme itu mulai muncul, persatuan bangsa setahap demi setahap terus disatukan oleh satu kondisi yang menyakitkan dan menyedihkan akibat penjajahan, hingga terbentukkan negara Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai menggeliat untuk berbenah, berbagai persiapan dalam menyongsong kemerdekaan terus dipersiapkan termasuk asas negara yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pancasila lahir sebagai manifestasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki dasar negara yang berdaulat, kokoh dan sama kedudukannya dengan negara-negara lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukanlah hal yang baru dirumuskan sewaktu mempersiapkan kemerdekaan, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut lahir dari kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak lama, sehingga Pancasila disebut sebagai asas negara.

Pancasila berasal dari kata sangsekerta yaitu Panca dan Syila, secara harfiah Pancasila adalah lima dasar, prinsip, aturan atau unsur. Perumusan Pancasila berawal dari BPUPKI yang dibentuk tanggal 29 April 1945 dimana yang memberi usulan perumusan yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No.7  bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia keyakinan atau pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Selanjutnya sangatlah wajar kalau Pancasila dikatakan sebagai filsafat hidup bangsa karena nilai-nilai dasar dalam sosio budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya, yang meliputi :

  1. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana.
  2. Kesadaran kekeluargaan, di mana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan kesinambungan gene
  3. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama.
  4. Kesadaran gotong royong, tolong menolong.
  5. Kesadaran tenggang rasa sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara kesatuan, saling pengertian demi keutuhan, kerukunan dan kekeluargaan dalam kebersamaan.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak saja sebagai dasar negara RI, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain.

SEGMEN 2

Pembahasan

  1. Pengertian Pancasila

Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta perkataan memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu  “Panca” artinya lima dan ”syila” vokal i pendek artinya bantu sendi, alas, atau dasar, sedangkan “syiila” vocal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syila” dengan vocal i pendek yang memiliki unsur makna ”berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memilki lima unsur”.

  1. Kronologis Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya termuat rumusan lima prinsip sebagai dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Berikut kronologis perumusan Pancasila:

  1. BPUPKI dibentuk oleh Jepang tanggal 29 April 1945 dengan ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan anggotanya 62 orang, yang kemudian dilantik tanggal 28 mei 1945.
  2. BPUPKI mengadakan sidang paripurna dua kali, sidang yang pertama tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua tanggal 10 s.d 17 Juli 1945.
  3. Sidang BPUPKI yang pertama tgl. 29 Mei s.d 1 Juni 1945  dipergunakan untuk membahas rancangan dasar Negara, sedangkan sidang yang kedua tgl 10 s.d  17 juli 1945 dipergunakan untuk membahas konsep rancangan dasar Negara
  4. Pada tanggal 29 mei 1945 Mr. Muh. Yamin mendapat kesempatan yang pertama mengajukan konsep dasar Negara Indonesia merdeka, Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Muh. Soepomo mendapat kesempatan, Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno  menyampaikan rumusan yang menamakan rumusannya dengan Pancasila
  5. Sebelum sidang BPUPKI ditutup dibentuklah panitia perumus yang beranggotakan sembilan orang, sehingga dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, yaitu:Ir. Sukarno, sebagai ketua Panitia tersebut pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan sidang, dan berhasil merumuskan dokumen Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yakni Preambul yang berisi asas dan tujuan Indonesia merdeka, yang di dalamnya termuat dasar Negara.
  6. Sidang II BPUPKI tanggal 10 s.d 17 Juli 1945, merumuskan rancangan tentang konsep batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merdeka
  7. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan Ir. Sukarno sebagai ketua dan beranggotakan 21 orang.
  8. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, sementara sekutu belum masuk menduduki Indonesia, terjadilah kekososngan kekuasaan (Facum of Power), yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
  9. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yaitu dengan dibacanya teks proklamasi oleh Sukarno-Hatta
  10. Sebelum PPKI menyelenggarakan sidang, terjadi protes dari sekelompok warga non muslim yang berasal dari orang Indonesia bagian timur menuntut agar sila pertama Pancasila yang termuat dalam piagam Jakarta (yaitu ; Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), tujuan kata pada sila tersebut harus diaubah dengan ancaman bila tuntutanya tidak dikabulkan mereka akan memisahkan diri dari Negara Indonesia dan akan membentuk Negara sendiri. Dengan berat hati dan penuh pertimbangan, namun demi persatuan dan kesatuan akhirnya tuntutan mereka dikabulkan, digantilah sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya“ diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa “.
  11. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menyelenggarakan sidang yang diawali penambahan jumlah anggota yang semula 21 orang, menjadi 26 orang. Dalam sidang tersebut PPKI menghasilkan keputusan yang sangat penting bagi bangsa dan Negara Indonesia yaitu:
  12. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara
  13. Memilih dan menetapkan Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
  14. Untuk sementara waktu pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh sebuah komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dengan ditetapkanya UUD 1945  ( tanggal 18 Agustus 1945 ) oleh PPKI, berarti ditetapkan juga Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai idiologi bangsa Indonesia.

  1. Konsep Dasar Filsafat Pancasila
  2. Ontologi (Realita)

Ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Noor Syam (1984: 24), sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Pancasila sebagai filsafat, ia mempunyai abstrak umum dan universal. Yang dimaksud isi yang abstrak disini bukannya Pancasila sebagai filsfat yang secara operasionalkan telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila.

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yaitu hakikat yang memiliki unsur-unsur pokok yang terdiri dari jiwa (rohani) dan raga (jasmani). Oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia.hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusian yang adi dan beradab, yang persatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyarawatan/perwakilan serta berkeadilan social pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro,1975:23 ). Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia.

  1. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa

Sila pertama menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidika yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan sila pertama ini kita diharapkan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menjadikan manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah. Karena itu, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila.

  1. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab

Manusia yang ada dimuka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang sama, yang diperlikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah (Darmodiharjo, 1988: 40). Pendidikan tidak membedakan usia, agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama, kecuali tingkat ketaqwaan seseorang. Pendidikan yang harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik spiritual maupun material.

  1. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Ini berarti bahwa semua golongan dapat menerima pendidikan, baik golongan rendah maupun golongan tinggi, tergantung kemampuannya untuk berpikir.

  1. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Sila keempat inis sering dikaitkan dengan kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, demokrsai sering diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat. Bila dilihat dari dunia pendidikan, maka hal ini sangat relevan, karena menghargai orang lain demi kemajuan. Disamping itu, juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Jadi dalam menyusun pendidikan, diperlukan ide-ide dari orang lain demi kemajuan pendidikan.

  1. Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam sistem pendidikan nsional, maksud adil dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Adil disini adalah adil dalam melaksanakan penddikan: antara ilmu agama dan umum itu seimbang, serta pendidikan tidak boleh membeda-bedaka siswa.

  1. Epistemologi (Pengetahuan)

Epistemolgi adalah studi tentang pengetahuan benda-benda, epistemologi dapat juga berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat kita dapat menetukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan dan berwarga Negara. Untuk itu Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila (soeryanto, 1991: 50). Dalam epistemologi terdapat tiga persoalan yang mendasar, yaitu pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga, tentang watak pengetahuan manusia (Titus. 1984: 20).

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada ahkikatnya meliputi masalah suber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memeliki susunan yang bersifat sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila.

Sila-sila sebagi suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar axiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung.

  1. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa

Pancasila lahir tidak secara mendadak, tetapi melalui proses panjang. Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar Negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan arah untuk mencapai cita-cita dan perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985: 176-177). Dengan demikian, Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau dating dari Tuhan.

  1. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia itu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak lagi kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia tehadap yang lain.

  1. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan factor kondisi lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan.

Dalam hal ini, sebagai contohnya dalah ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan manusia yang satu dengan lainnya (IKIP Malang, 1983: 59). Dalam hubungan antara manusia itu diperlukan suatu landasan yaitu Pancasila. Dengan demikian, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri suatu masyarakat dan bagaimana terbentuknya masyarakat.

  1. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat Kebijaksanan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Manusia diciptaka Allah sebagai pemimpin dimuka bumi ini untuk memakmurkan umat manusia. Seorang pemimpin mempunyai syarat untuk memimpin dengan bijaksana. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan memang mempunyai peranan sangat besar, tapi tidak menutup kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusi Indonesia seutuhnya. Jadi dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan. Setiap ada permasalahan diselesaikan dengan jalan musyawarah.

  1. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta sebagai karya budaya umta manusia merupakan martabat kepribadian manusia. Dalam arti luas, adil diatas dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Dalam sistem pendidikan nasional yang intinya mempunyai tujuan tertentu. Di bidang sosial, dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir dalam hal mengentaskan kemiskinan, dimana hal-hal ini sesuai dengan butir-butir Pancasila.

  1. Aksiologi (Nilai Guna)

Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara yang memiliki nial-nilai : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan

  1. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa

Percaya pada Allah merupakan hal yang paling utama dalam ajaran Islam. Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dalam hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan.

  1. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang kemasjid untuk shalat berjamaah berhak berdiri di depan dengan tidak membedakan keturunan, ras, dan kedudukan: dimata Allah, kecuali ketaqwaan seseorang. Inilah sebagian kecil contoh nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan umat Islam.

  1. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Mengajarkan untuk taat pada pemimpin. Di dalam pendidikan, jika kita ingin berhasil, kita harus berkorban demi tercapainya tujuan yang didambakan. Yang jelas warga Negara punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengsisi kemerdekaan ini. Bercerai berai kita runtuh, bersatu kita teguh.

  1. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Jauh sebelum Islam datang, di Indonesia sudah ada sikap gotong royong dan musyawarah. Dengan datangnya Islam, sikap ini lebih diperkuat lagi dengan keterangan Al-Qur’an. Di dalamnya juga diterangkan bahwa dalam hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.

  1. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama di mana ilmu agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka member pertolongan, bersikap hemat, suka bekerja, menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dengan berdasarkan butir-butir dari sila kelima ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai yang ada pada sila kelima ini telah ada sebelum Islam datang. Nilai-nilai ini sudah menjadi darah daging dan telah diamalkan di Indonesia. Filsafat Pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar Negara Pancasila sebagai Sistem Kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya. Subjek manusia Indonesia seutuhnya ini terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila.

  1. Filsafat Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Bangsa Indonesia

Pengertian filsafat menurut arti katanya, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata Philein artinya Cinta dan Sophia artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya.Filsafat berarti Hasrat atau Keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai ) yang paling benar,paling adil, paling bijaksana, paling baik, paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya juga memiliki arti sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sepanjang sejarah dan merupakan penggabungan antara unsur-unsur budaya luar yang sesuai dengan budaya Indonesia sehingga keseluruhannya terpadu menjadi sebuah Ideologi yang bernama Pancasila. Pandangan tersebut akhirnya diyakini oleh bangsa Indonesia dalam melaksankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan dari gagasan itulah dapat diketahui akan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa dan Negara Indonesia.

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebahai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (Notonagoro).

  1. Filsafat Pendidikan Pancasila

Filsafat pendidikan ialah nilai dan keyakinan-keyakinan filosofis yang menjiwai dan mendasari dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan nilai-nilai itu bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan pada berbagai sistem kehidupan nasional secara keseluruhan. Fungsi pendidikan ialah membangun potensi Negara, khususnya melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang menentukan eksitensi dan martabat bangsa. Pendidikan nasional harus dijiwai oleh filsafat pendidikan Pancasila.

Filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, karena cita dan karsa bangsa atau tujuan nasional dan harkat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan jiwa Pancasila, cita dan karsa ini diusahakan secara melembaga didalam pendidikan nasional sebagai sistem bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup atau filosofi tertentu. Maka melalui sistem pendidikan Pancasila akan terjalin cita dan karsa nasional dalam membina watak dan kepribadian dan martabat Pancasila dalam subjek pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

  1. Landasan Hukum Pendidikan Pancasila

Kebijaksanaan pemerintah sebagai tercermin di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan landasan hokum atau landasan Konstitusional dilaksanakannya pendidikan Pancasila, demikian pula pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan Pancasila sesuai dengan landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

  1. Ketetapan MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN “Pendidikan Pancasila termasuk pandidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman-Kanak-kanak sampai dengan peguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.”
  2. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan  penjabaran ketentuan GBHN 1989. Dalam Bab IX tentang kurikulum,Pasal 39 berbunyi :
  3. Isi Kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya tujuan pendidikan nasional.
  4. Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat : Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
  5. Isi kurikulum Pendidikan Dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan seterusnya.

Tujuan Pendidikan Pancasila

  1. Secara umum, tujuan pendidikan Pancasila ialah untuk :

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

  1. Se cara Khusus bertujuan untuk :

Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti.No.38/DIKTUKep/2003, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan,prilaku yang bersifat kemanusian yang adil dan beradab, prilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada prilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila yang terpadu diharapkan peserta didik : Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi, serta pandangan hidup bangsa dan Negara RI.  Menghayati dan meyakini tatanan nilai dan moral yang termuat Pancasalia. Mengamalkan dan membakukan Pancasila sebagai sikap prilaku diri dan kehidupan dengan penuh keyakinan dan nalar.

  1. Fungsi Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila mengembang fungsi harapan sebagai berikut:

  1. Sebagai program pendidikan nilai, moral, dan norma yang harus membina totalitas dari peserta didik, yakni: pola pikir, sikap, dan kepribadian serta prilaku yang berasaskan nilai, moral, dan norma Pancasila-UUD 1945. Peserta didik dan keluaran sekolah benar-benar mampu melaksanakan Pancasila dengan penuh keyakinan dan nalar.
  2. Sebagai program pendidikan politik, dengan tugas peran membina peserta didik menjadi Warga Negara Indonesia yang melek politik, ialah warga Negara yang Sadar akan hukum dan UUD 1945 negara RI. Dalam arti memahami dengan baik tata keharusan bermasyarakat dan bernegara serta hak kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara RI. Sadar Akan Pembangunan Dalam arti memahami dengan baik apa yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan          masyarakat dan pemerintahan RI dalam mewujudkan cita-cita bangsa Negara serta mengerti akan tugas tanggung jawabnya dalam pembangunan. Sadar akan masalah yang sedang dan akan dihadapi dirinya, masyarakat dan negaranya dalam melaksanakan hal-hal tersebut di atas.
  3. Sebagai program Pendidikan Studi Lanjutan dengan tugas membina perbekalan, kemampuan dan keterampilan untuk studi lanjutan bagi mereka yang mampu serta untuk belajar sepanjang hayat bagi mereka yang tidak melanjutkan studi. Dalam fungsi peran ini jelaslah diharapkan agar pendidikan Pancasila di samping memuat hal ihwal keilmuan dan pengetuhan hendaknya juga membina berbagai kemampuan/ keterampilan belajar.

 

Program Pendidikan Pancasila

  1. Pendidikan Pancasila Persekolahan

Pendidikan Pancasila Persekolahan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan Indonesia menuju terwujudnya cita-cita nasional.Melalui pendidikan nasional akan ditanamkan dan dilestarikan nilai moral dan norma Pancasila pada diri dan kehidupan generasi muda.

  1. Pendidikan Pancasila sebagai Program Terpadu yang utuh, Bulat, dan Berkesinabungan.

Dalam program Pendidikan Pancasila ini termuat isi PMP sebagaimana dipesankan kurikulum1975/1984, pesan P4 sebagai program penataran penerimaan siswa baru, aspek historis politis dan nilai juang 1945 dari PSPB, pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) dan pendidikan Kewargaan (PKN) menurut UU No.2/1989 tentang sistem Pendidikan Nasional serta PP No.6 sampai dengan No 30 tahun 1990.kesemua isi dan pesan program tersebut hendaknya diramu secara utuh menjadi satu program yang utuh bulat dan berkesinambungan.

  1. Pendidikan sebagai pendidikan Nilai dan moral

Salah satu fungsi peran pendidikan Pancasila adalah membina totalitas diri peserta didik.dalam peranan ini pendidikan Pancasila merupakan program pendidikan Nilai-Moral atau Program Pendidikan Afektif., Sebagai program pendidikan Nilai-Moral (Afektif) maka tentunya sangat diharapkan agar program mampu menampilkan pernagkat tatanan nilai, moral, dan norma Pancasila secara benar dan selalu menunjukkan keterkaitan isi pesan sila-sila Pancasila.

Masa Depan Filsafat Pendidikan Pancasila

            Nilai-nilai ideologi bangsa yang termuat dalam Pancasila akan tetap berlaku sampai kapanpun karena nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sungguh luhur dan berasal dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga pendidikan di Indonesia pasti akan selalu membutuhkan filsafat pendidikan Pancasila untuk dijadikan landasan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka ini telah membuktikan bahwa Pancasila tentu akan dapat berlaku sepanjang masa atau masa depan kelak orang yang bekerja dalam bidang pendidikan khususnya orang yang mengambil kebijakan pasti akan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir sehingga keputusan yang dibuatnya akan selalu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Masa depan pendidikan di Indonesia akan tetap bagus dan gemilang jika setiap orang yang mengambil kebijakan selalu melandaskan pemikiran dan kebijakan yang dibuatnya berdasarkan filsafat pendidikan Pancasila. Kebijakan yang dibuat dengan menjadikan Pancasila sebagai landasannya maka kebijakan tersebut akan menjadi kebijakan yang bagus dan kebijakan tersebut akan dapat diterima dan akan dilaksanakan oleh orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagai contoh jika kepala sekolah membuat kebijakan yang menjadikan filsafat pendidikan Pancasila sebagai landasan dalam berpikirnya maka kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah tersebut akan dinilai adil dan orang akan mau melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan adanya kemauan dari guru-guru, staf, dan warga sekolah dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah maka kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah akan berhasil dalam pelaksanaan. Jika kebijakan yang telah dibuat oleh kepala sekolah berhasil dalam pelaksanaannya maka efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah tentu akan berjalan dengan baik.

SEGMEN 3

Tanggapan 

Pancasila Sebagai Filsafat Hidup Bangsa

Pancasila adalah :

  1. Jiwa seluruh rakyat Indonesia,
  2. Kepribadian bangsa Indonesia,
  3. Pandangan bangsa Indonesia,
  4. Dasar negara Indonesia,
  5. Tujuan hidup bangsa Indonesia,
  6. Kebudayaan bangsa Indonesia

Pancasila mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai puncak kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia secara pribadi, sebagai makhluk sosial dalam hubungan masyarakat, alam dan Tuhannya untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Pancasila harus dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan  agar mempunyai nilai dan arti bagi kehidupan bangsa. Pancasila yang dimaksud tersebut dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 5 sila, penjabarannya sebanyak 36 butir yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan.

Bukti pengamalan Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Menurut Muhammad Noor Syam (1983:346), nilai-nilai dasar dalam sosio budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannyayang bersifat masih berupa kebudayaan, yang meliputi: a. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana, b. Kesadaran kekeluargaan, dimana cinta dan keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan sinambungnya generasi, c. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama, d. Kesadaran gotong royong, tolong-menolong, e. Kesadaran tenggang rasa, atau tepa selira, sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan, hormat-menghormati dan memelihara kesatuan, saling pengertian demi keutuhan, kerukunan dan kekeluargaan dalam kebersamaan.

Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional 

Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pemdidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (PM), mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama  “Sapta Usaha Tama dan Pancawadharna” yang isinya antara lain bahwa Pancasila merupakan asas Pendidikan nasional. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideology bangsa yang dianut. Karena sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, disadari dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia, tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa ini dilembagakan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, dan pandangan hidup Pancasila. Dengan kata lain, sistem Negara Pancasila tercermin dan dilaksanakan didalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat.

Hubungan Pancasila dengan Sistem Pendidikan Ditinjau Dari Filsafat Pendidikan

Dasar Negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa (Dardodiharjo, 1988. 17). Pancasila merupakan dasar Negara yang membedakan dengan bansa lain. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bengsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanankan. Dalam hal ini tentunya pendidikanlah yang berperan utama.

Hubungan Pendidikan Dan Masyarakat Dengan Filsafat Pendidikan Pancasila

Pendidikan yang maju dan modern hanya ditemukan dan modern pula, pendidikan yang main dan modern hanya diselenggarakan oleh masyarakat yang maju dan modern, secara teoritis disebut hubungan korelasi positif. Manusia sebagai individual, yang menentukan sikap dan wawasannya kebijaksanaan dan strategi serta tujuan dan sasaran yang hendak ditempuhnya. Pertimbangan dan penentuan ini diambil berdasarkan keyakinan, motivasi dan tujuan dalam hidupnya, maka manusia sebagai subjek individual, pendidikan adalah suatu usaha, aktifitas yang dilakukan menurut tujuan dan kehendaknya (cita karsa) secara mandiri. Bagi anak tujuan dan kehendak belajar dipenuhi oleh factor lingkungan, orang tua / keluarga. Demikian pula dengan masyarakat bangsa dan Negara factor luar adalah kondisi dan tantangan zaman dan potensi-potensi yang dimiliki (sumber daya alam, sumber daya manusia dan kebudayaan).

Manusia pribadi atau masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tercermin dalam tujuan (cita-cita) dan hasrat luhur atau kehendak berdasarkan cita dan karsa memilih dan menerapkan aktifitas / fungsi kehidupan atau usaha mendidik dirinya. Pendidikan merupakan fungsi manusia dan masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan dirinya, martabat dan kepribadiannya. Hubungan masyarakat dengan pendidikan itu sebagai hubungan fungsional berarti: a)  Bahwa masyarakat atau Negara secara sadar dan mandiri cita karsa atau tujuan dan keinginan luhur akan dicapai melalui kebijakan, lembaga dan strategi tertentu. b)  Pendidikan suatu lembaga, perwujudannya secara nasional adalah sistem pendidikan nasional yang bersumber dan ditentukan oleh cita karsa manusia menurut keyakinan dan pandangan hidup dan filsafat Negara sebagai sumber nilai cita dan kepribadian nasionalnya.

Muatan  filsafat dalam Pancasila dan hubungannya dengan pendidikan

Dalam Filsafat Pancasila terdapat banyak nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filsafat yang terkandung didalam Pancasila harus disoroti dari titik tolak pandangan yang holistic mengenai kenyataan  kehidupan bangsa yang beranekaragam. Ini menekankan pada semangat Bhineka Tunggal Ika, semangat ini diharapkan mendasari seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu adanya kesatuan didalam keaneka ragaman yang ada.

Dari penjelasan itu dapat dinyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika adalah inti Filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia akan terwujudnya kesatuan didalam pengalaman akan kepelbagaian tersebut merupakan cerminan kerinduan umat manusia sepanjang zaman.Menurut Drijarkara, 1980  Pancasila adalah inheren (melekat) kepada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan  yang terntu pada kongretnya. Sebab itu dengan memandang kodrat manusia “qua valis’ (sebagai manusia), kita juga akan sampai ke Pancasila.

Hal ini digambarkan melalui sila-sila dalam Pancasila. Notonagoro, 1984 dalam kaitannya menyebutkan “ kalau dilihat dari segi intisarinya, urut-urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang lima sila dianggap maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungannya yang mengikat yang satu kpada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satukesatuan yang bulat. Adapun hubungannya dengan pendidikan bahwa bagi bangsa Indonesia keyakinan atau pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Karenanya sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila itu. Sistem pendidikan nasional dan sistem filsafat pendidikan  Pancasila adalah sub sistem dari sistem negara Pancasila. Dengan kata lain sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan didalam kehidupan sehari-hari.

SEGMEN 4

Simpulan

            Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para leluhur bangsa Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, karena cita dan karsa bangsa atau tujuan nasional dan harkat luhur rakyat tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan jiwa Pancasila, cita dan karsa ini diusahakan secara melembaga didalam pendidikan nasional sebagai sistem bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menhgasilkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, dengan sikap dan prilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Fungsi pendidikan Pancasila adalah Sebagai program pendidikan nilai, moral, dan norma yang harus membina totalitas dari peerta didik, Sebagai program pendidikan politik, dengan tugas peran membina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang melek politik yaitu warga negara yang paham akan hak-hak politiknya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Al Marsudi, Subandi. 2001. Pancasila dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: Grafindo

Jalaluddin. Abdullah, idi. 2011. Filsafat pendidikan. Jakarta: grafindo

Kaelan dan Dosen Universitas gajah Mada. 2003. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma

Noor Syam, Mohammad. 1986. Filsafat kependidikan dan dasar filsafat kependidikan Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional

Rukiyanti, dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : UNY Press

Sulistyowati, Endah. Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.

Supardo (ed.). 1960. Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Share Button
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam