Paradigma Pendidikan Indonesia Era Reformasi

Analisis Paradigma dan Pelaksanaan

Pendidikan Indonesia Era Reformasi

SEGMEN 1

Pendahuluan

Perkembangan politik dan kebangsaan Indonesia dapat dibagi menjadi ; (1) Masa penjajahan, (2) Masa awal kemerdekan atau Orde Lama (Orla), Masa Orde Baru (Orba) dan (3) adalah Masa Reformasi, reformasi dimulai dari robohnya rezim Orde Baru, yakni pada tahun 1998 dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi Presiden setelah memerintah lebih dari 32 tahun lamana. Reformasi yang diusung oleh kaum muda, para mahasiswa seluruh Indonesia, yang bergerak demi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik.

Berbagai bentuk reformasi terjadi, baik dalam politik, ekonomi, hukum, termasuk juga reformasi pendidikan. Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Sampai saat ini masih disebut Orde Baru, mulai dari pemerintahan BJ Habibie (1998) sampai sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowidodo, disebut dengan era reformasi.

Walaupun gambaran reformasi pada awalnya serba negatif, namun lambat laun keadaan bisa berubah secara perlahan-lahan. Sistem pendidikan mulai berubah. Muncul undang-undang pendidikan baru. Undang-undang pendidikan yang baru menginginkan sistem pendidikan sentralisasi berubah menjadi desentralisasi, hal ini sejalan dengan perubahan sistem pemerintah yang juga berubah menjadi desentralisasi.

Sistem desentralisasi pendidikan belum berada pada tingkat kelembagaan, kecuali perguruan tinggi, melainkan baru pada tingkat-tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini disebabkan kemampuan personalia pendidikan yang belum memadai. Belum cukup waktu untuk membina personalia agar terampil mengoperasikan sistem yang baru ini. Kelemahan ini diperparah lagi dengan adanya pemindahan pegawai pendidikan secara besar-besaran dari pemerintah pusat ke daerah, dari provinsi ke kabupaten atau kota. Mereka semua harus ditempatkan, sementara keahlian mereka belum tentu cocok untuk keperluan sistem baru ini.

 

SEGMEN 2

Ringkasan Materi

Secara filosofis, maka filsafat yang dianut dalam reformasi ini adalah Pendidikan Demokratis dan Desentralisasi. Usaha untuk menciptakan pendidikan yang demokratis diupayakan oleh pemerintah. Pendidikan yang berbentuk Sentralisasi diupayakan untuk menghapuskannya menjadi desentralisasi.

Teoritisnya yang ada dalam pelaksanaan pendidikan di era reformasi ini adalah teori pembelajaran humanistik dan Teori belajar Ausubel. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori belajar Ausubel yakni berupa meaningful learning. Menurut Ausubel faktor yang paling penting mempengaruhi siswa belajar adalah apa yang telah diketahui oleh siswa.

Praksisnya adalah ditetapkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru yaitu UU No 20 Tahun 2003, sebagai pengganti UU Sisdiknas yang lama yaitu UU No 2 tahun 1989, serta terbitnya aturan-aturan penunjang sebagai kelengkapan UU tersebut berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam tataran praktik, era reformasi dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan Kurikulum 2013.

Peningkatan kualitas pendidikan di era reformasi melalui perkembangan pendidikan secara nasional belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Berbagai strategi dan inovasi dalam proses pendidikan ternyata sampai saat ini masih jauh dari harapan.

Suatu inovasi yang luar biasa saat adanya berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai kepada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun faktanya di lapangan menimbulkan masalah yang mencerminkan belum tercapainya peningkatan mutu pendidikan kearah yang lebih baik secara global.

Terkait dengan pelaksanaan kurikulum KBK-KTSP ini kita kenal salah satu produknya adalah Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan siswa pada jenjang satuan pendidikan dengan standar nilai tertentu. Ketika berbicara tentang kelulusan siswa, ada kekhawatiran yang luar biasa dari pihak sekolah dan masyarakat jika ternyata siswa tidak mampu memenuhi standar minimal nilai kelulusan. Betapa tidak, sekolah akan dianggap gagal jika banyak siswanya yang tidak lulus dan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sementara para orang tua akan merasa malu jika mendapatkan anaknya dalam keadaan tidak lulus ujian nasional UN.

 

SEGMEN 3

Pembahasan

  1. Reformasi

Reformasi adalah era menuju perubahan dimana masa ini dilakukan dengan adanya perubahan dan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan ordebaru. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ada beberapa kali terjadi pergantian presiden, mulai dari runtuhnya rezim orde baru, Soeharto, yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibie sampai dengan tahun 1999; selanjutnya, Gusdur selama tahun 1999 – 2001, Megawati 2001 – 2005, SBY tahun 2005 – 2014 dan sekarang Joko Widodo.

            Krisis yang melanda masyarakat dan bangsa Indonesia yang berawal hanya dari krisis ekonomi, akhrinya sampai kepada krisis kepercayaan kepada pemerintah, sehingga melahirkan gelombang perlawanan masyarakat, utamanya dari kelompok mahasiswa untuk menuntut perbaikan (Tilaar, 1998). Ketidak percayaan akan pemerintah tersebut berbuah kepada tindakan mahasiswa yang menuntut perubahan dengan bangkit dan menuntut reformasi.

Reformasi merupakan perubahan dengan melihat keperluan masa depan (Emil Salim dalam Tilaar, 1998) dan kembali kebentuk asal (Din Syamsuddin dalam Tilaar, 1998). Selanjutnya reformasi juga diartikan sebagai upaya penyetopan terhadap salah urusnya negara dan penyelewengan penggunaan kekuasaan (Tilaar, 1998). Ditambah oleh Baskoro (2012 : 588) yang menyatakan bahwa reformasi adalah perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan alasan tersebutlah maka perlu kiranya diadakan suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan suatu bangsa dan negara dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, termasuk juga pendidikan.

Mengapa perlu reformasi pendidikan?  Hal ini menurut Tilaar perlu dilakukan  untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat yang berdaya. Dalam masyarakat demokrasi, setiap masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri dan bukan tertekan oleh kekuasaan absolut. Keadaan yang tertekan dan terbelenggu oleh diktator dan sentralisasi, akhirnya mengantarkan Indonesia kepada era reformasi.

Atas kesadaran rakyat yang dipelopori mahasiswa dan cendikiawan mengadakan suatu gerakan reformasi dengan tujuan memperbaharui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, bemegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, yang menjadi dasar filosofi Reformasi adalah (1) adili Soeharto dan kroni-kroninya; (2) amandemen Undang-Undang dasar 1945; (3) penghapusan dwifungsi ABRI; (4) otonomi daerah yang seluas-luasnya; (5) Supremasi hukum; (6) pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Keadaan yang sudah diambang batas kesabaran mahasiswa dan tokoh-tokoh reformis, di bawah kepemimpinan Soeharto yang sudah merajalela memimpin Indonesia selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua tahun). Soeharto dengan sistem diktatornya dalam memimpin Indonesia, keadaan yang dominannya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme membuat pergerakan reformasi didukung oleh banyak masyarakat yang inginkan perubahan. Tuntutan yang diminta oleh mahasiswa tersebut tentunya tidak langsung dikabulkan oleh Presiden Soeharto, walau pada saat itu sudah diminta langsung oleh Ketua MPR/DPR saat itu yakni Harmoko, namun keinginan tersebut tidak dilakukan oleh Soeharto. Tuntutan lainnya datang dari para pengurus organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU, serta fihak Perguruan Tinggi. Sebenarnya, pada tahun 1998 itu Soeharto telah berupaya membentuk kabinet reformasi, namun masyarakat tidak menerima. Dengan penuh perjuangan mahasiswa, tokoh reformasi, serta tokoh masyarakat mendatangi Soeharto menuntut agar mengundurkan diri, dan akhirnya rezim Soeharto jatuh, dia digantikan oleh wakilnya, BJ. Habibie pada 10 Mei 1998. Karena dalam aturan negara, apabila presidennya mengundurkan diri atau wafat, maka wakil presiden berhak menggantikannya sebagai presiden.

Dengan demikian, kepemimpinan negara dilakukan oleh seorang ahli teknologi, yang cerdas, dan bijak, namun sayang hal tersebut hanya berlangsung sampai waktu kepemerintahan selesai, yakni 1 (satu) tahun. Jadi, masyarakat belum merasakan kepemimpinan BJ. Habibie, yang pada masa kepemerintahannya melepaskan salah satu propinsi yang ada diujung Indonesia, yakni Papua Nugini menjadi sebuah negara. Hal ini tentu membuat cacat kepemimpinan BJ. Habibie, perjuangan untuk mendapatkan daerah tersebut cukup berat, namun dilepas begitu saja untuk merdeka. Yang menjadi pertimbangan Habibie adalah pemberontakan yang selalu terjadi sehingga membuat Indonesia tidak aman membuat Habibie rela melepaskan salah satu propinsi bagian Indonesia tersebut yang terketak diujung Irian Jaya.

Pemerintahan reformasi pembangunan yang dipimpin oleh Habibie, cukup berat adanya, karena masyarakat baru merasakan kebebasan, sehingga disana sini terjadi pemberontakan dan kekacauan. Era reformasi melahirkan keterkejutan budaya, bagaikan orang yang terkurung dalam penjara selama puluhan tahun kemudian melihat tembok penjara runtuh. Mereka semua keluar mendapati pemandangan yang sangat berbeda, kebebasan dan keterbukaan yang nyaris tak terbatas. Suasana psikologis eforia itu membuat masyarakat tidak bisa berfikir jernih, menuntut hak tapi lupa kewajiban, mengkritik tetapi tidak mampu menawarkan solusi.

Berikutnya, berbicara tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional menurut Tilaar (1998) pada masa reformasi ini memiliki tiga ciri utama dalam pelaksanaan praksis pendidikannya, yakni: sistem yang kaku dan sentralistik, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta koncoisme, dan sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan rakyat. Sistem pemberintahan yang otoriter tentu membuat kaku pelaksanaan segala program, juga pada pendidikan. Ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat, telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional (Tilaar, 1998). Hal ini tentunya difahami karena suatu sistem yang otoriter memang menghendaki pengetrapan asas sentralisasi agar mudah disetir atau diatur oleh satu tangan, yakni presiden selaku pemegang tampuk pimpinan tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, birokrasi yang telah dipupuk dilakukan dengan ketat menuntut segala kegiatan menunggu komando dari atas, yakni Presiden. Setiap ada inovasi dianggap sebagai penghambat, sehingga cenderung kaku, dan tidak ada tempat untuk improvisasi dan kreativitas.

Selanjutnya, sesuai dengan azas sentralisme, maka penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung menuruti garis petunjuk dari atas atau indoktrinasi (Tilaar, 1998). Segala sesuatunya telah disiapkan, baik berupa juklak, juknis, dan lain sebagainya sehingga tidak ada ruang untuk berkarya. Organisasi pendidikan juga diatur sedemikain rupa, sehingga tidak ada tempat lagi bagi suatu organisasi yang dinamis karena segala sesuatunya ditentukan dari atas dengan kedok kesatuan. Namun jauh dari itu, hanyalah kepada upaya pengekangan terhadap segala inovasi dan kreatifitas bangsa.

Sistem yang kaku dan otoriter mengandung kelemahan-kelemahan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang otoriter tersebut akan dengan mudah dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Justru lebih parahnya lagi pelaksanaan pendidikan nasional saat ini dimasuki oleh praktek-praktek sektarisme yang membahayakan bagi kesatuan nasional dan keutuhan kehidupan berbangsa (Tilaar, 1998). Tentunya hal ini akan sangat mengancam bagi kelangsungan pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan itu sulit untuk diperbaiki ataupun dikoreksi.

Berikutnya adalah terkait dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Koncoisme yang sudah meracuni pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Menurut Tilaar (1998) bahwa bangsa yang serba tertutup maka akan sangat mudah berkembangnya pelaksanaan praktek-praktek korupsi, baik yang bersifat material maupun non-material demi untuk memuaskan keinginan penguasa. Selanjutnya, dengan sistem yang serba tertutup mengesampingkan asas profesionalisme, diganti dengan nepotisme dan koncoisme. Begitu pula dengan sistem pendidikan nasional, yang juga ikut terpengaruh dengan ketertutupan ini. Istilah “asal bapak senang (ABS)” merajalela, apapun kebijakan dan praktek-praktek yang dilaksanakan dalam pendidikan bertumpu kepada istilah ABS. Sehingga pendidikan tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tuntutan Pembukaan UUD 1945, tetapi justru memperbodoh masyarakat.

Ciri ketiga dari zaman reformasi ini adalah sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Tujuann pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah sirna dan diganti dengan praktek-praktek yang memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas(Tilaar, 1998). Beban kurikulum sangat berat, dan pendidikan diarahkan kepada pseudo-mutu, misalnya didalam pembodohan masyarakat melalui praktek EBTANAS yang nilai-nilainya dimanipulasi.

Bosan dengan keterpurukan dan keterikatan serta ingin melakukan perubahan karena melihat tiga hal tersebut, akhirnya kaum reformis melakukan perubahan, Habibie juga dengan kabinetnya membentuk kabinet reformasi pembangunan (http://suwandi-sejarah/proses-gerakan-reformasi -di-indonesia.html).

Reformasi yang terjadi, tentunya membawa dampak juga bagi  pendidikan. Isu reformasi pendidikan bukanlah suatu yang baru. Gagasan pembaruan pendidikan memiliki momentum yang amat mendasar, dan berbeda dengan gagasan pada era sebelumnya. Salah satu perubahan dasar dari reformasi pendidikan dalam era reformasi ini menurut Rosyada (2013:12) adalah lahirnya UU No. 29 Tahun 1999, serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kedua Undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam pendidikan, yang mendorong pendidikan menjadi urusan publik luas dan mengurangi otoritas pemerintah. Arah reformasi pendidikan menurut Rosyada (2013) adalah demokratisasi dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan, didukung oleh komunitasnya sebagai kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan.

  1. Filosofis Demokratis dan Desentralisasi
  2. Demokratis

Filosofis dari pendidikan di zaman reformasi ini adalah demokratis dan desentralisasi, tentunya pendidikan menjadi lebih demokratis dan tidak terpusat kepada pemerintahan lagi. Mengapa harus demokratis? Ada baiknya dibahas dulu perihal pengertian demokratis. Demokratis berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan, dan apabila digabungkan menjadi bermakna kekuasaan di tangan rakyat (Rosyada, 2013:15 dikutip dari Tarkov, 1996). Istilah demokrasi biasanya dipakai dalam politik, yang bermakna kekuasaaan negara berada di tangan rakyat melalui undang-undang yang diputuskan rakyat, bukan oleh kekuasaan raja atau pemimpin; dalam pemerintahan demokrasi presiden diangkat oleh rakyat dan harus bertanggungjawab terhadap rakyat melalui mekanisme perwakilan.

Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (http://www.pustakasekolah.com/pengertian-demokrasi.html)

Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah Domokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Pengertian lain dari Demokrasi Pancasila adalah sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

Ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila adalah:

  • Kedaulatan ada di tangan rakyat.
  • Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
  • Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  • Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
  • Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
  • Menghargai hak asasi manusia.
  • Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
  • Tidak menganut sistem monopartai.
  • Pemilu dilaksanakan secara luber.
  • Mengandung sistem mengambang.
  • Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
  • Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

(http://www.pustakasekolah.com/pengertian-demokrasi.html)

Sementara Sistem pemerintahan pada Demokrasi Pancasila adalah:

  1. Indonesia adalah negara berdasar hukum.
  2. Indonesia menganut sistem konstitusional.
  3. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi.
  4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR.
  5. Pengawasan DPR.
  6. Menteri negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
  7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

(http://www.pustakasekolah.com/pengertian-demokrasi.html)

Kemudian fungsi dari Demokrasi Pancasila adalah menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Menjamin tetap tegaknya negara RI. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara, dan menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab .

Dalam era reformasi kita menentang segala jenis kekuasaa yang disalahgunakan. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang mengahragai akan potensi individu yaitu individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama (Tilaaar, 2010). Selanjutnya menurut Tilaar (2010:11) bahwa demokrasi dalam bidang pendidikan adalah dimana semua warga negara mempunyai hal yang sama untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokrasi bukanlah hanya sekedar prosedur atau susunan pemerintah, tetapi merupakan nilai-nilai. Nilai – nilai tersebut menurut Tilaar (2010) adalah yang mengakui kehormatan atau martabat manusia (human dignity), sehingga proses pendidikan nasional dirumuskan sebagai hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan bukan hanya sekedar menghidupi peserta didik, tetapi juga mengembangkannya sebagai manusia (human being) (Tilaar, 2010).  Lebih jauh Tilaar (2010:12) menyatakan bahwa dalam era reformasi ini diharpkan pendidikan bukan melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan restu dari atas tetapi pendidikan mengembangkan pribadi-pribadi yang keratif.

Dengan fikiran tersebutlah makanya dalam era reformasi pendidikan jelas bahwa sistem dan proses pendidikan juga direformasi. Pelaksanaan pendidikan lebih kepada menjadikan siswa lebih manusiawi, lebih dewasa dan memiliki keahlian dan pengetahuan yang lebih. Siswa tidak hanya dididik untuk menjadi robot untuk patuh pada perintah pemerintah, tetapi harus mampu berfikir dan berkembang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.

  1. Desentralisasi

Selanjutnya berbicara tentang disentralisasi, artinya tidak ada pemusatan. Kehidupan demokratis tidak akan berkembang apabila segala bentuk kehidupan ditentukan penguasa dari atas. Menurut Tilaar (2010:12) konsekuensi dari kehidupan demokrasi adalah partisipasi dari rakyat. Partisipasi tidak akan dicapai apabila bentuk pemerintahan berlangsung secara sentralistik (Tilaar, 2010). Jadi bila pelaksanaan pemerintahan tremasuk pendidikan dilaksanakan secara sentralisasi, tentu saja demokrasi tidak akan dapat digeakkan dengan baik, maka dari itu polanya harus dirubah menjadi desentralisasi.

Menurut KBBI bahwa desentralisai itu adalah cara pemerintahan yang lebih banyak memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu berarti bahwa kekuasaan tidaklagi berpusat kepada pemerintah di pusat, tetapi sudah diberi keleluasaan bagi pemerintahan daerah untuk mengatur kehidupannya sendiri, termasuk pendidikan. Menurut Tilaar (2010) bahwa desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah akan memberikan implikasi langsung di dalam penyusunan dan penentuan kurikulum yang sebelumnya sentralistis dan sangat memberatkan peserta didik. Lebih jauh Tilaar (2010) menyatakan bahwa dalam desentralisasi pendidikan pelaksanaan pendidikan mulai dari tingkat TK sampai ke tingkat Perguruan Tinggi diarahkan kepada kebutuhan perkembangan sumber-sumber alam dan sumber-sumber manusia yang terdapat di daerah.

  1. Teoritis Pendidikan Era Reformasi

Teoritisnya yang ada dalam pelaksanaan pendidikan di era reformasi ini adalah teori pembelajaran humanistik dan Teori belajar Ausubel. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan dalam konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Teori belajar Ausubel yakni berupa meaningful learning. Menurut Ausubel faktor yang paling penting mempengaruhi siswa belajar adalah apa yang telah diketahui oleh siswa.

Seperti disampaikan pada filosofi era reformasi di atas bahwasanya pendidikan diarahkan kepada pembentukan manusia ke arah lebih baik, menjadikan manusia memiliki kreatifitas, bukan robot yang patuh saja pada perintah guru. Maka tentunya teori belajar yang cocok untuk menyokong pendidikan ini adalah teori belajar humanistik dan teori belajar yang diajukan oleh Ausubel.

Teori belajar humanistik menurut psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia (sumber: http://journal.uii.ac.id/index.php/ JPI/article/ viewFile /191/180).  Ada beberapa ahli yang mengusung teori belajar ini; diantaranya Abraham Maslow, C. R. Rogers, Arthur Combs, Bloom, Kartwhool, dan lain sebagainya. Teori yang diangkatnya adalah secara umum bahwa dalam belajar siswa itu harus aktif untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Banyak hal yang harus dipenuhi sepertikata Maslow, ada kebutuhan psikologis, kebutuhan pengetahuan, sampai kepada kebutuhan aktualisasi diri. Sementara menurut Bloom bahwa pendidikan itu membutuhkan tiga konsep utama, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pendidikan humanistik menurut Goldstein dan Fernald ada lima ciri; yakni (1) student-centered learning (belajar berpusat pada siswa); (2) empathic listening (mendengarkan dengan empati/penuh perhatian); (3) affective and experiential learning (pembelajaran afektif dan berdasarkan pengalaman); (4) collaborative learning and self-disclosure (pembelajaran kolaboratif dan tidak menutup diri), dan (5) writing assignments that focus on personal and professional growth (tugas-tugas atau latihan-latihan menulis fokus pada perkembangan diri dan profesi).

Selanjutnya, teori belajar yang diusung oleh Ausubel. Sebenarnya, teoi humanistik muncul dari teori Ausubel, yakni meaningful learning.
David Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna (meaningfull). Ausubel (Tim MKPBM, 2001:35) membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya, tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang (http:// dinaoctaria.wordpress.com/2012/10/15/teori-belajar-bermakna-dari-david-p-ausubel/.

Selanjutnya, menurut Ausubel dan Novak (Dahar, 1996 : 115) ada tiga kebaikan belajar bermakna, yaitu :

  1. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat.
  2. Informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip.
  3. Informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa.

(http://repository.upi.edu/operator/upload/s_mat_060909_chapter2.pdf)

Selanjutnya, ada prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel, yaitu:

  1. Belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna,
  2. Tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.
  3. Tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa.

Teori Belajar Bermakna Ausubel sangat dekat dengan Konstruktivisme. Keduanya menekankan pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru kedalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru kedalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif.

Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Bruner dan Gagne, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Namun untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi.

David Ausubel mengemukakan teori pembelajaran (http://syufaal.blogspot.com/2010/08/teori-pembelajaran-david-ausubel. html) yang mengatakan manusia memperoleh ilmu kebanyakannya dalam bentuk pembelajaran resepsi dan bukan daripadapembelajaran penemuan atau dikenali sebagai Model Pembelajaran Ekspositori. Ausubel juga mengemukakan pembelajaran lisan bermakna (meaningful verbal learning), termasukpentingnya maklumat lisan, idea dan hubungan antara idea yang dikenali sebagai Konsep Penyusunan Awal. Bagaimanapun, hafalan (rote memorization) tidak dianggap sebagai pembelajaran bermakna.

Jadi ada dua teoritisnya pendidikan pada era reformasi ini yakni teori yang disampaikan oleh Bloom dan kawan-kawan, serta Davi Ausubel. Pendidikan akan lebih bermanfaat bila didekati dengan cara yang lebih komunikastif dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa.

  1. Praksis Pendidikan

Praksisnya adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KBK sudah direncanakan semenjak tahun 1994 masih tetap berlangsung. Adanya pelaksanaan UU No. 60 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2013 tentang Sisdiknas. Peraturan pemerintah tentang pendidikan secara umum termaktub dalam Undang-undang yang ditetapkan pemerintah. Pendidikan diarahkan kepada pencapaian kompetensi, makanya kurikulum yang disiapkan juga untuk pencapaian kompetensi ke arah yang lebih baik.

KBK mengarah kepada pencapaian beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan siswa yang lebih baik dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan siswa pada tingkat pendidikannnya.

  1. Praktek Pendidikan

Dalam praktek pendidikan, pendidikan di era reformasi leboih menekankan pada penggunaan strategi-strategi belajar yang lebih bervariasi dan komunikatif. Strategi yang lebih sering digunakan adalah dalam bentuk Problem Based Learning, Problem solving, experiential learning, dan expository learning. Selain itu juga ada praktek pendidikan dalam rangka meningkatkn kualitas sekolah dan keikut sertaan masyarakat, yakni dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah dan Komite Sekolah.

Praktek pendidikan pada era reformasi diupayakan untuk membentuk output pendidikan yang lebih kreatif dan berdaya fikir tinggi. Sehingga ada beberapa strategi belajar yang cocok untuk mendukung hal tersebut seperti disampaikan di atas. Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah merupakan “salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa” (Ngalimun, 2012). Metode pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga sisa dapat mempelajari penegtahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan  untuk memecahkan masalah (Ward, 2002; Stepien, dkk, 1993 dari Ngalimun, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan memuat konfrontasi kepada pebelajar (siswa/mahasiswa) dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured, atau open neded  melalui stimulus dalam belajar (Ngalimun, 2012). Jadi jelas bahwa dalam model PBL ini siswa dituntut aktif untuk memecahkan masalah dalam belajar, dengan bantuan guru.

Selanjutnya, problem solving yakni model pemecahan masalah; merupakan strategi belajar dimana siswa dihadapkan pada masalah tertentu kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah tersebut, lalu mengeksplorasi, menginvestigasi, menduga, lalu menemukan solusi (Ngalimun, 2012). Jadi dalam strategi ini siswa dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam pembelajaran kemudian berupaya mencari solusi untuk masalah tersebut, sehingga terjadi pemeblajarn kritis dan kreatif.

Berikutnya, pembelajaran yang cocok untuk memenuhi tuntutan pendidikan di era reformasi ini adalah experiential learning (pembelajaran pengalaman). Pembelajaran menurut pengalaman tentu akan membawa siswa langsung menghadapi masalah dan memecahkan masalah tersebut, hal ini terkait juga dengan strategi sebelumnya.

Expository learning yakni Model Pembelajaran Ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel menekankanpenerangan bahan pembelajaran oleh guru dalam bentuk fakta yang tersusun dandijelaskan menurut urutan serta fakta yang lengkap. Ausubel menegaskan pembelajaran sepatutnya berkembang dalam bentuk deduktif daripada am kepada spesifik ataudaripada prinsip kepada contoh. Strategi pembelajaran ekspositori menurut Istarani (2012:174) adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepadda proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok mahasiswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Namun walaupun strategi ini cocok menurut teori Ausubel tetap saja metode ini lebih mengarah kepada teacher’s centered karena guru memegang peranan yang cukup penting.

Selanjutnya, praktek pendidikan yang ada pada era reformasi ini adalah dibentuknya komite sekolah dan adanya manajemen berbasis sekolah. Keberaaan komite sekolah akan membantu mengontrol pendidikan yang terjadi di sekolah, karena komite sekolah berasal dari orangtua siswa yang bertugas mengontrol pelaksanaan pendidikan sekolah baik dalam bentuk pelaksanaan kurikulum, maupun segala hal demi kemajuan pendidikan di sekolah.

Adanya manajemen berbasis sekolah juga akan membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah dengan lebih baik. Apa yang disampaikan di awal bahwa pada era ini pendidikan tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi desentralistik. Sekolah dapat menentukan kebijakan di sekolahnya, tidak lagi menunggu aturan dari pusat,  namun tetap dalam kontrol dari pemerintah.

SEGMEN 4

TANGGAPAN

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan di tempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman.

Studi tentang kebijakan pendidikantidak dapat dilepaskan dari pengkajianpolitik pendidikan itu sendiri. Politik pendidikan sebagaisebuah lapangan kajian keilmrran memiliki akar intelektualnya dalam ilmu politik. Dengan demikian, perhatian utama politik pendidikan akan mempergunakan pula domaindomain iknu politik seperti: kekuasaan Qtower), pengaruh (influmce), konflik (pertikaian), dan alokasi nilai-nilai otoritatif. (authoritatioe allocation of oalues).

Pada tingkat global, kajian Pendidikan kewarganegaracm telah memiliki  arti penting.Dengan latar belakang evolusi pemikiran kewarganegaraan di Inggris dari sosiolog Thomas HumPreYMarshall Isin dan Turner mengungkapkan bahwa agenda penelitian kewarganegaraan di masa depan akan terkait dengan masalah-masalah perjuangan untuk mendapatkan redistribusi, pengakuan (recognitian), kewarganegaraan ersus hak asasi manusia (citizmship oersus human ights), dan kewarganegaraan  global versus kewarganegaraan kosmopolitan (global citizenship oersus cosmopolitan citizenship). Hal  ini akan terkait derrgan kenyataan bahwa kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang efektif. Dengan demikian,”Citizcttship b essential lor caltioating cioicoirtues and democtatic oalues” (Isindan Turner, 2OO7:5). Pada bagian lain,dari pengalaman pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Inggris sejak lahirnya dokumen Cick Report tentang pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah- sekolah di Kerajaan Inggris, Oslerdan Starkey menemukan kecenderungan penelitian dan kajian pendidikan kewarganegaraan dengan tema-tema global injustice anil inequality, globaliz.ation and immigration, concern about cioic anil political mgagement, youth ileficit, the mil of Colil War, and, anti-democratic and racial mooements.

Di Indonesia, berubahnya subsistem pendidikan (kurikulum, UU) biasanya tidak ditanggapi dengan antusiasme, namun malah sebaliknya membuat masyarakat ragu apakah penguasa di Indonesia memiliki visi pendidikan yang jelas atau tidak. Visi pendidikan diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Dan pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk mensejahterakan  masyarakat dan kemajuan bangsa. Setidaknya ada empat tujuan  yang menjadi idealisme pendidikan

            Sejarah sistem pendidikan di Indonesia pada masa reformasi diwarnai oleh keadaan politik dan ekonomi pada saat itu. Pada masa tersebut telah lahirlah Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu pada masa ini telah terjadi beberapa pergantian presiden yang menyebabkan pergantian nama dari Depdikbud menjadi Depdiknas.

Sejarah sistem pendidikan nasional pada masa reformasi diterapkan juga hingga sekarang yaitu dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pemindah ilmu pengetahuan (Transfer of Knowledge) dari guru ke murid (top Down), tetapi juga berfungsi sebagai orang yang menanamkan nilai (values), membangun karakter (Character building) serta mengembangkan potensi besar yang dimiliki murid secara berkelanjutan.

Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis ini dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan.Pada era reformasi ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. masyarakat Indonesia kini sedang berada dalammasa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia domokrasi sedang marak dalam masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan perkerjaan yang mudah, karena sangat berkaiatan dengan persoalan budaya dan sikap hidup masyarakat. Era kepemimpinan presiden Habibie tidak lama digantikan dengan Abdurrahman wahid. Era Abdurrahman wahid (Gusdur) adalah era yang penuh ketidakpastian, berkali-kali gusdur melakukan pergantian kabinet.

Di bidang pendidikan tidak terlalu banyak prestasi yang diraih, kecuali mengganti nama Departemen Pendidikan Kebudayaan (Depdikbud) menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan adanya kenaikan gaji pokok PNS yang cukup signifikan.kekurangannya BBM dan niali rupiah terhadap Dolar Amerika sangat rendah. Sebenarnya sektor pendidikan menjadi tumpuan harapan dan memiliki peran strategis dan fungsional dalam upaya membangun dan meningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan sebenarnya selalu didesain untuk senantiasa berusaha menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu perubahan. Tetapi pada kenyataannya, kondisi “pendidikan kita masih melahirkan mismatch yang luar biasa dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi seperti ini juga berarti bahwa daya saing kita secara global amat rendah.

Apabila kita direnungkan kondisi sekarang ini, dengan munculnya kekerasan, masyarakat bertindak menghakimi sendiri, dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, menggambarkan bangsa ini sedang sakit. Nampaknya ada sesuatu yang “salah” dari reformasi, apakah sistem pendidikan yang “salah” karena hanya “membentuk” manusia-manusia yang tidak “mampu”,, menjadi beban, dan brutal, ataukah merupakan ekses dari kebijakan dan paraktik pendidikan dimasa “rezin Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Walaupun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik dibidang pendidikan. Dan patut diakui kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif bisa kita rasakan selama Orde Baru.

Namun keberhasilan kuantitatif ini, belum terlihat pemberdayaan masyarakat secara luas, sebagai cermin dari keberhasilan suatu sistem pendidikan, dan tidak pernah terjadi. “Mengapa demikian? Karena Orde Baru, setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan safetynet bagi pelestarian kekuasaan.

Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu,melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat straight jacket. Pendidikan produk Orde Baru belum bisa diharapkan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat, karena pendidikan yang berjalan pada masa Orde Baru dan produknya dapat dirasakan sekarang ini, sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan, dan kreativitas dipasung. Menurut Tilaar, bahwa “sistem pendidikan nasional sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa pada saat itu. Maka selama Orde Baru telah tercipta suatu hidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD1945. Pemerintah Orde Baru yang represif telah menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia Patut diakui, bahwa produk pendidikan Orde Baru, masih berpengaruh sampai sekarang ini.

Sedangkan kehidupan politik bangsa sekarang sudah mengalami perubahan yaitu memasuki era reformasi, sehingga paradigma yang digunakan pada era Orde Baru tidak dapat digunakan pada era reformasi, karena pada era reformasi menuntut kembali kedaulatan rakyat yang telah hilang. Sementara dalam usaha merubah kehidupan masyarakat, baik pada pola pikir, pandangan, dan tindakan masih menggunakan paradigma Orde Baru. Maka, pada era reformasi sekarang yang sedang bergulir ini, seharusnya pendidikan nasional dikembalikan kepada fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat untuk membangun dirinya sendiri.

“Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia yaitu suatu masyarakat madani Indonesia” Hal ini, juga terjadi pada pendidikan Islam, karena pendidikan Islam mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan nasional Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu, pendidikan Islam harus diupayakan untuk direformasi, karena posisi pendidikan sebagai sub sistem pendidikan nasional tidak terlepas dari kehidupan politik bangsa yang sedang mengalami perubahan.

Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman orde baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing – masing daerah (otonomi pendidikan). Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik.

Namun daripada hal tersebut pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah –sekolah terutama di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya.

Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatan mutu pendidikan di Indonesia

SEGMEN 5

Kesimpulan

            Pelaksanaan pendidikan di era reformasi ini lebih terbuka. Filosofi pendidikannya lebih mengarah pada demokrasi dan desentralisasi. Demokrasi ditegakkan, pendidikan dilaksanakan dengan adanya kontrol dan keikutsertaan masyarakat, sehingga pelaksanaannnya tentu dituntut untuk lebih baik dan transparan. Pemusatan tidak terjadi lagi di pusat, aturan dan kebijakan sudah ditentukan di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta tetap mengacu kepada kebutuhan nasional. Proses pembelajaran lebih komunkatif dan melibatkan siswa secara aktif agar kreatifitas dan aktivitas siswa meningkat. Strategi dan model pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dan lebih ke arah pembelajaran kolaboratif.

 

DAFTAR BACAAN

Goldstein, Gary and Fernald, Peter. Humanistic Education in a Capstone Course, Vol. 57/No. 1, \COLLEGE TEACHING

Istarani, 2012. Kumpulan 39 Metode Pembelajaran. Medan: Iscom Medan.

Johnson, Philip E. Process Education: A Humanistic Response to Fundamentalism, The Humanist – May – June 2006. www.american humanis.org.

Ngalimun, 2012. Stategi dan Model Pembelajaran. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Rosyada, Dede, 2013. Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:  Prenadamedia Group.

Tilaar H.A.R., 2010. Paradigma Bari Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

______________, 2012. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

http://journal.uii.ac.id/index.php/JPI/article/ viewFile /191/180).

(http://repository.upi.edu/operator/upload/s_mat_060909_chapter2.pdf)

Share Button
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam