Landasan Evaluasi Pembelajaran

Supriadi, M.Pd

Supriadi, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan akan selalu ingin tahu hasil dari kegiatan yang dilakukannya. Secara logika filosofis, seringkali pula orang yang melakukan kegiatan, berkeinginan mengetahui baik atau buruknya kegiatan yang dilakukannya. Siswa dan guru merupakan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, tentu juga mereka berkeinginan mengetahui proses dan hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan (Umam, 2015). Untuk menyediakan informasi tentang baik dan buruknya proses dan hasil kegiatan pembelajaran, maka harus diselenggarakan kegiatan evaluasi.

Tujuan pokok proses pembelajaran adalah untuk mengubah tingkah laku siswa berdasarkan tujuan yang telah direncanakan dan disusun oleh guru sebelum proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Perubahan tingkah laku itu mencakup aspek intelektual (Naguib, 2011).

Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran penilaian dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Dengan melakukan penilaian ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru akan dapat mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan akan memperoleh bahan masukan untuk menentukan langkah selanjutnya. Dengan demikian, keefektifan suatu proses pembelajaran banyak ditentukan oleh peran penilaian dalam proses pembelajaran itu sendiri (Naguib, 2011). Salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi, baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.

Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Semua tindakan yang dilakukan di negara itu didasarkan pada perundang-undangan tersebut. Negara Republik Indonesia mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, ketetapan, dan surat keputusan. Semuanya mengandung hukum yang harus ditaati, dimana UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Landasan hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan (Uchanmath, 2013). Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh wilayah di tanah air.

Kita semua telah mengetahui bahwa standar nasional pendidikan yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada dasarnya merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah ini lahir dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Uchanmath, 2013). Pada beberapa pasal dari Undang-Undang Sisdiknas diamanahkan perlunya standar nasional pendidikan.

Pada peraturan pemerintah diamanatkan 3 jenis penilaian, yaitu: (1) Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai proses, kemajuan dan perbaikan hasil pembelajaran. (2) Penilaian oleh satuan pendidikan yang bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai programnya sebagai bentuk transparansi, profesional, dan akuntabel lembaga. (3) Penilaian oleh pemerintah yang bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian oleh pemerintah dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Untuk mengetahui landasan filosofis dan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian serta standar penilaian menurut BSNP, maka penulis mencoba menyusun makalah ini sebagai salah satu referensi yang bisa digunakan.

  1. Rumusan Masalah

Menyimak uraian latar belakang di atas, muncul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam makalah ini, yaitu:

  1. Bagaimanakah landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran?
  2. Bagaimanakah landasan yuridis-formal evaluasi pendidikan dan pembelajaran, khususnya sistem evaluasi dan standar penilaian?

 

  1. Tujuan Penulisan Makalah

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:

  1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran.
  2. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan yuridis-formal evaluasi pendidikan dan pembelajaran, khususnya sistem evaluasi dan standar penilaian.

 

  1. Manfaat Penulisan Makalah
  2. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui dan memahami landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran serta landasan yuridis-formal evaluasi pendidikan dan pembelajaran, khususnya sistem evaluasi dan standar penilaian.

  1. Manfaat Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah agar pembaca terutama insan pendidikan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebagai acuan pendidikan dan pedoman dalam melakukan kegiatan evaluasi pendidikan dan pembelajaran.

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Dalam bagian ini akan dibahas terlebih dahulu landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran, yang kemudian diikuti dengan pembahasan landasan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian.

  1. Landasan Filosofis Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran
  2. Mendudukkan Persoalan Konsepsi Evaluasi dan Penilaian

Evaluasi merupakan salah satu sarana penting untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran melalui penilaian pencapaian kompetensi yang menjadi  tujuan pembelajaran. Melalui evaluasi, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode pembelajaran yang digunakan dan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi sebagai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.  Dengan informasi ini, guru dapat mengambil keputusan yang tepat, dan langkah  apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka peningkatan pencapaian kompetensi  yang merupakan indikator penting dari mutu pendidikan. Informasi tersebut juga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berprestasi lebih baik.

Beberapa ahli memberi pengertian yang sama tentang evaluasi dan penilaian, namun secara umum para ahli menganggap bahwa kedua hal itu berbeda. Nitko (1996) menjelaskan, penilaian adalah proses untuk memperoleh informasi dengan tujuan pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan, kurikulum, program pendidikan, dan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, Linn dan Gronlund (1995) menjelaskan, penilaian merupakan suatu proses sistematik untuk menentukan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai siswa.

Menurut Nitko (1996), evaluasi adalah proses untuk memperoleh informasi guna menimbang kebaikan kinerja siswa. Hal senada juga disampaikan Tyler yang dikutip Trespeces (1993). Tyler (1950) mengatakan, evaluasi merupakan proses pencarian informasi apakah tujuan yang telah ditentukan itu tercapai atau tidak. Selanjutnya, Djaali (2008) menjelaskan, evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Berbeda dengan Nitko dan Cronbach yang membedakan antara evaluasi dan penilaian, McCormick dan James yang dikutip Fernandes (1984) mengatakan: It is common particularly in the USA, the use of the term “evaluation” and “assessment” synonymously. Sependapat dengan McCormick dan James, sebagian ahli pendidikan di Indonesia juga tidak membedakan antara evaluasi dan penilaian. Hal ini dapat dipahami karena informasi yang sama digunakan untuk dua hal, yaitu untuk menentukan kelulusan seseorang dan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pendidikan. Hal senada dikemukakan Djaali (2008) bahwa pengertian antara penilaian dan evaluasi hampir sama; perbedaannya, evaluasi dilakukan untuk menentukan keberhasilan peserta didik, program pendidikan, satuan pendidikan, dan komponen-komponen pendidikan lainnya, sedangkan penilaian lebih menekankan pada penentuan keberhasilan peserta didik. Penilaian merupakan suatu tindakan atau proses penentuan nilai sesuatu obyek. Penilaian adalah keputusan tentang nilai. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau dapat dipengaruhi oleh hasil pengukuran.

Pada umumnya, sebelum melaksanakan evaluasi, evaluator terlebih dahulu melakukan pengukuran. Menurut Ebel (1972), pengukuran adalah pemberian angka pada seseorang atau sesuatu objek yang dimaksudkan untuk membedakan tingkat orang atau objek itu mengenai hal (trait) yang diukur. Sementara itu, Campbell (dalam Guilford, 1954) menyatakan: measurement as the assignment of numerals to objects or events according to rules. Sama dengan Campbell, Keeves dan Masters (1999) juga mengatakan, pengukuran adalah pemberian suatu angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut aturan tertentu. Senada dengan itu, Kerlinger (1986) menyatakan, pengukuran adalah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan. Nunnally (1978) juga menjelaskan, pengukuran itu terdiri dari aturan-aturan untuk memberikan angka/bilangan kepada objek dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mempresentasikan secara kuantitatif sifat-sifat objek tersebut.

Senada dengan pendapat di atas, Djaali (2009) mengemukakan, pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberi angka pada sesuatu obyek ukur. Mengukur pada hakikatnya adalah pemasangan atau korespondensi satu-satu antara angka yang diberikan dan fakta yang diberi angka atau diukur. Secara konseptual, angka-angka hasil pengukuran pada dasarnya adalah kontinum yang bergerak dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi yang diberi angka dari 0 sampai 100, dari negatif ke positif yang diberi angka 0 sampai 100, dari dependen dan ke independen yang juga diberi angka 0 sampai 100, dan sebagainya. Kalau evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif maka pengukuran bersifat kuantitatif. Alat yang dipergunakan dapat berupa alat baku secara internasional, seperti meteran, timbangan, stopwatch, termometer dan sebagainya, serta dapat pula berupa alat yang dibuat dan dikembangkan sendiri dengan mengikuti proses pembakuan instrumen.

Pengukuran dapat dilakukan melalui tes dan dapat pula tidak melalui tes. Tes itu sendiri, menurut Anastasi (1976) dan Brown (1976), merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Sejalan dengan ahli lainnya, Cronbach (1970) mengatakan, tes adalah prosedur yang sistematis untuk mengobservasi perilaku seseorang dan mendeskripsikan perilaku itu dengan skala numerik atau sistem kategori.

Dari pendapat mengenai tes, Saefuddin (2003) menyimpulkan beberapa pengertian tes, antara lain:

  1. Tes adalah prosedur yang sistematis. Maksudnya, (a) butir-butir tes disusun menurut cara dan aturan tertentu, (b) prosedur administrasi tes dan pemberian angka (scoring) pada hasilnya harus jelas dan dispesifikkan secara terinci, dan (c) setiap orang yang mengambil tes itu harus mendapat butir-butir yang dalam kondisi yang sebanding.
  2. Tes berisi sampel perilaku. Artinya, (a) betapapun panjangnya suatu tes, butir-buitr yang ada di dalam tes tidak akan dapat mencakup seluruh isi materi yang mungkin ditanyakan, dan (b) kelayakan suatu tes tergantung pada sejauh mana butir-butir dalam tes itu mewakili secara representatif kawasan (domain) perilaku yang diukur.
  3. Tes mengukur perilaku. Artinya, butir-butir dalam tes menghendaki agar subjek menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh tes.

Tadi dikatakan bahwa sebagian ahli pendidikan di Indonesia juga tidak membedakan antara evaluasi dan penilaian. Hal ini dapat dipahami karena informasi yang sama digunakan untuk dua hal, yaitu untuk menentukan kelulusan seseorang dan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program pendidikan. Evaluasi itu sendiri merupakan salah satu sarana penting untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran melalui penilaian pencapaian kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi, evaluasi “kental” nuansanya dengan kegiatan penilaian.

Tidak berlebihan pula Ditjen Dikdasmen Depdiknas (2003:1) secara eksplisit mengemukakan bahwa antara evaluasi dan penilaian mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Adapun perbedaannya terletak pada konteks penggunaannya. Penilaian (assessment) digunakan dalam konteks yang lebih sempit dan biasanya dilaksanakan secara internal, yakni oleh orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem yang bersangkutan, seperti guru menilai hasil belajar murid, atau supervisor menilai guru. Baik guru maupun supervisor adalah orang-orang yang menjadi bagian dari sistem pendidikan. Adapun evaluasi digunakan dalam konteks yang lebih luas dan biasanya dilaksanakan secara eksternal, seperti konsultan yang disewa untuk mengevaluasi suatu program, baik pada level terbatas maupun pada level yang luas.

Persamaan evaluasi dengan penilaian adalah keduanya mempunyai  pengertian  menilai  atau menentukan  nilai  sesuatu.  Di  samping  itu,  alat  yang  digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup (scope) dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau  terlibat  dalam  sistem  pembelajaran  yang  bersangkutan.  Misalnya, guru  menilai  prestasi  belajar  peserta  didik,  supervisor  menilai  kinerja guru, dan sebagainya. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem (sistem pendidikan, sistem kurikulum, sistem pembelajaran) dan  dapat  dilakukan  tidak  hanya  pihak  internal  (evaluasi internal) tetapi juga pihak eksternal (evaluasi eksternal), seperti konsultan mengevaluasi suatu program. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat (instrument) pengukuran. Pengukuran  lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif (angka-angka) tentang kemajuan belajar peserta didik (learning progress), sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian (value judgement) tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran  (quantitative description), tetapi  dapat  pula  didasarkan kepada hasil pengamatan dan wawancara (qualitative description) (Rahmaseptiana, 2014).

  1. Landasan Filosofis Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran

Secara filosofis, penilaian merupakan bagian dari proses pendidikan yang dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi, meraih tingkat dan level yang setinggi-tingginya sesuai dengan potensi peserta didik (Pasaribu, 2015). Potensi peserta didik sangat beragam sehingga sulit untuk dapat secara tepat mengakomodasi kebutuhan setiap individu peserta didik dalam proses pendidikan.

Penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan dan kesetaraan serta objektivitas yang tinggi. Keadilan dalam penilaian berarti bahwa setiap peserta didik diperlakukan sama sehingga penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok peserta didik yang dinilai. Selain itu, penilaian harus adil dalam arti tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, dan jender (BSNP, 2005).

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas pendidik, kegiatan penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Selain itu, pendidik profesional juga menginginkan informasi tentang cara atau metode yang sudah digunakannya dalam proses pembelajaran. Proses penilaian, bagi pendidik, dapat menjadi sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. Hasil penilaian dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi pendidik untuk secara arif memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan (Pasaribu, 2015).

Yang menjadi landasan filosofis evaluasi (atau bahasa lainnya: penilaian) tersebut adalah bahwa proses pendidikan sesungguhnya untuk mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami bersama, pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Untuk itu proses penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan, kesetaraan serta obyektivitas yang tinggi (BSNP, 2005).

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur ataupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa (Pasaribu, 2015). Di samping itu, sekali lagi, penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa dan gender.

Secara filosofis, ada 5 alasan mendasar perlunya dilaksanakan evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu: manusia sebagai makhluk berpikir, bekerja, tumbuh dan berkembang, makhluk sebagai sosial, serta makhluk paling sempurna. Uraiannya sebagai berikut:

  1. Manusia Makhluk Berpikir

Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia berpikir. Dengan berpikir, manusia menjadi mampu melakukan perubahan dalam dirinya, dan memang sebagian besar perubahan dalam diri manusia merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu sangat wajar apabila berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai kedudukan manusia di muka bumi. Ini berarti bahwa tanpa berpikir, kemanusiaan manusia  pun tidak punya makna, bahkan mungkin tidak akan pernah ada (Suharsaputra, 2014).

Berpikir juga memberi kemungkinan manusia untuk memperoleh pengetahuan, dalam tahapan selanjutnya pengetahuan itu dapat menjadi fondasi penting bagi kegiatan berpikir yang lebih mendalam. Ketika Adam diciptakan dan kemudian Allah mengajarkan nama-nama, pada dasarnya mengindikasikan bahwa Adam (manusia) merupakan makhluk yang bisa berpikir dan berpengetahuan, dan dengan pengetahuan itu Adam dapat melanjutkan kehidupannya di dunia. Dalam konteks yang lebih luas, perintah iqra (bacalah) yang tertuang dalam Al-Qur’an dapat dipahami dalam kaitan dengan dorongan Tuhan pada manusia untuk berpengetahuan, di samping kata yatafakkarun (berpikirlah/gunakan akal) yang banyak tersebar dalam Al-Qur’an. Semua ini dimaksudkan agar manusia dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dengan tahu dia berbuat, dengan berbuat dia beramal bagi kehidupan. Semua ini pendasarannya adalah penggunaan akal melalui kegiatan berpikir. Dengan berpikir, manusia mampu mengolah pengetahuan, dengan pengolahan tersebut, pemikiran manusia menjadi makin mendalam dan makin bermakna. Dengan pengetahuan, manusia mengajarkan, dengan berpikir manusia mengembangkan, dan dengan mengamalkan serta mengaplikasikannya manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik (Suharsaputra, 2014). Semua itu telah membawa kemajuan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia (sudut pandang positif/normatif).

Kemampuan untuk berubah dan perubahan yang terjadi pada manusia merupakan makna pokok yang terkandung dalam kegiatan berpikir dan berpengetahuan. Disebabkan kemampuan berpikirlah, maka manusia dapat berkembang lebih jauh dibanding makhluk lainnya, sehingga dapat terbebas dari kemandegan fungsi kekhalifahan di muka bumi, bahkan dengan berpikir manusia mampu mengeksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk kehidupannya. Semua itu, pada dasarnya menggambarkan keagungan manusia berkaitan dengan karakteristik eksistensial manusia sebagai upaya memaknai kehidupannya dan sebagai bagian dari alam ini.

Berpikir mensyaratkan adanya pengetahuan (knowledge) atau sesuatu yang diketahui agar pencapaian pengetahuan baru lainnya dapat berproses dengan benar (Suharsaputra, 2014). Semuanya berangkat dari pengetahuan (kognitif), yang diharapkan akan diikuti peningkatan domain atau ranah afektif (sikap) dan keterampilan (psikomotor). Untuk mengetahui peningkatan semua ranah hasil belajar itu, diperlukan kegiatan evaluasi. Hanya saja, idealnya, yang dievaluasi tidak hanya ranah kognitif, melainkan semua ranah. Oleh karena itu, ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan objek evaluasi itu sendiri. Jadi, jika objek tersebut tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran (baik dalam domain kognitif, afektif maupun psikomotorik) menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu sendiri. Domain kognitif merupakan domain yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Domain afektif adalah domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi. Sedangkan domain psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik. Inilah konsep mengenai ranah hasil belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom (Umam, 2015).

  1. Manusia Makhluk Bekerja

Guru pada hakekatnya merupakan makhluk yang bekerja. Sebagai makhluk yang bekerja, dalam setiap pembelajaran, pendidik harus berusaha mengetahui hasil dari proses pembelajaran yang ia lakukan. Hasil yang dimaksud adalah baik, tidak baik, bermanfaat, atau tidak bermanfaat, dan lainnya. Pentingnya diketahui hasil ini karena ia dapat menjadi salah satu patokan bagi pendidik untuk mengetahui sejauhmana proses pembelajaran yang dia lakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Artinya, apabila pembelajaran yang dilakukannya mencapai hasil yang baik, pendidik tentu dapat dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran dan demikian pula sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh pendidik ini dapat berupa evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran.

Secara  administratif,  evaluasi  berfungsi  untuk  memberikan  laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orangtua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik itu sendiri. Hasil evaluasi  dapat memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan (Hasan, 2014). Ini menggambarkan tentang makhluk yang bekerja.

  1. Manusia Makhluk Tumbuh dan Berkembang

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Tanpa evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa; dan tanpa evaluasi, kita juga tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Maka dari itu secara umum evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Rahmaseptiana, 2014).

Ditinjau dari anak didik, anak manusia yang belum dewasa pada umumnya belum mampu memilih ide dan melaksanakan secara lepas dari pendukung ide tersebut. Mereka belum mandiri dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya, mereka belum bisa berpegangan kepada pedoman yang berasal dari dalam dirinya, melainkan berpedoman kepada norma-norma yang berasal dari luar dirinya, yaitu orang dewasa, termasuk di dalamnya gurunya. Pendapat mengenai belajar dan hasilnya, juga pendidikan mereka, dijadikan serta pedoman yang pasti, mereka juga ingin mengetahui status dalam kelompoknya.

Ditinjau dari pendidik, orangtua atau wali murid adalah orang pertama yang mempunyai kepentingan mengenai pendidikan anak-anaknya. Oleh karenanya mereka secara psikologis ingin mengetahui hasil belajar anak-anak mereka. Bagi pendidik profesional/guru yang diserahi tanggung jawab pendidikan tersebut juga secara psikologis senantiasa ingin mengetahui hal yang sama. Keberhasilan atau kegagalan akan mengakibatkan motivasi yang kuat untuk langkah berikutnya (Hasan, 2014).

Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinyu agar dapat menggambarkan kemampuan para siswa yang dievaluasi. Kesalahan utama yang sering terjadi di antara para guru adalah bahwa evaluasi hanya dilakukan pada saat tertentu, seperti pada akhir unit, pertengahan, dan atau akhir suatu program pengajaran. Akibat yang terjadi adalah minimnya informasi tentang para siswa sehingga menyebabkan banyaknya perlakuan prediksi guru menjadi biasa dalam menentukan posisi mereka dalam kegiatan kelasnya. Dalam pengembangan instruksional, evaluasi hendaknya dilakukan semaksimal mungkin dalam suatu kegiatan (Rahmaseptiana, 2014). Hal ini dianjurkan karena untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang kegiatan siswa di kelas dan kemudian digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan program seperti yang direncanakan.

  1. Manusia Makhluk Sosial

Secara  sosiologis, diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dalam hal ini evaluasi berfungsi  untuk  mengetahui  apakah  peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu dalam arti peserta didik dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya (Umam, 2015). Lebih jauh dari itu, peserta didik diharapkan dapat membina dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting, karena mampu-tidaknya peserta didik terjun ke masyarakat akan memberikan ukuran tersendiri terhadap institusi pendidikan yang bersangkutan (Rahmaseptiana, 2014). Untuk itu, materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

  1. Manusia Makhluk Paling Sempurna

Manusia adalah makhluk paling sempurna. Namun untuk kesempurnaan, diperlukan proses, dan proses itu disebut pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses pemanusiaan manusia, dimana di dalamnya terjadi proses membudayakan dan memberadabkan manusia (Umam, 2015). Agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab, maka diperlukan transformasi kebudayaan dan peradaban. Masukan dalam proses pendidikan adalah siswa dengan segala karakteristik dan keunikannya (Hendrizal, 2011a). Untuk memastikan karakteris-tik dan keunikan siswa yang akan masuk dalam transformasi, diperlukan evaluasi terhadap masukan. Tranformasi dalam proses pendidikan adalah proses untuk membudayakan dan memberadabkan siswa (Rahmaseptiana, 2014). Keberhasilan transformasi untuk menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan dipengaruhi dan atau ditentukan oleh bekerjanya komponen/unsur yang ada di dalam lembaga pendidikan. Unsur-unsur transformasi dalam proses pendidikan meliputi:

  1. Pendidikan dan personal lainnya
  2. Isi pendidikan
  3. Teknik
  4. Sistem evaluasi
  5. Sarana pendidikan
  6. Sistem administrasi

Untuk  mengetahui efesiensi dan efektivitas transformasi dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan evaluasi terhadap bekerjanya unsur-unsur transformasi. Keluaran dalam proses pendidikan adalah siswa yang semakin berbudaya dan beradab sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Umpan balik dalam proses pendidikan adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai badan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses. Adanya umpan balik yang akurat sebagai hasil evaluasi yang akurat pula, akan memudahkan kegiatan perbaikan proses pendidikan (Umam, 2015).

Apabila diperhatikan uraian sebelumnya, dapat terlihat bahwa setiap unsur yang ada pada proses transformasi pendidikan membutuhkan kegiatan evaluasi. Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan bersifat integratif. Artinya, setiap ada proses pendidikan pasti ada evaluasi mulai sejak siswa akan memasuki proses pendidikan, selama proses pendidikan, dan berpikir pada satu tahap proses pendidikan. Untuk mengetahui dan menetapkan siswa apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lembaga pendidikan atau belum, diperlukan juga kegiatan evaluasi. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut juga akan dihasilkan umpan balik, yang mana maksud dari umpan balik ini adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses. Dimana umpan balik ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang ada dalam proses (Rahmaseptiana, 2014). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan evaluasi dalam pendidikan sangatlah penting, karena dalam setiap proses pendidikan memerlukan kegiatan evaluasi untuk tujuannya masing-masing.

  1. Kesalahpahaman terhadap Landasan Filosofis Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran

 

Secara filosofis, evaluasi merupakan sebuah upaya untuk memberikan penilaian terhadap sebuah proses yang telah dilalui guna untuk mengukur sejauhmana proses telah berjalan menuju capaian-capaian yang diharapkan sekaligus mendapatkan gambaran indikator yang mendukung serta menghambat capaian tersebut. Dari hal itu diharapkan kita mampu memunculkan format dan strategi yang untuk mengatasi problem atau lebih meningkatkan capaian untuk menjadi lebih baik (Azdi, 2011). Maka yang diperlukan di sini adalah proses evaluasi harus berjalan normal dengan alur yang benar tanpa intervensi untuk tujuan-tujuan sesaat yang bersifat akan mengaburkan proses hasil evaluasi tersebut serta harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran tanpa perekayasaan.

Jika proses evaluasi itu mampu menjiwai dasar filosofis tersebut maka grafiknya akan mempunyai kecenderungan menuju perbaikan, karena ada penyadaran atas kegagalan pencapaian dari penerapan aspek pelaksanaan. Dengan sadar diketahui pula penyebabnya dan diantisipasi dengan kerja-kerja perbaikan dengan usaha yang lebih giat dan tepat melalui penerapan konsep terhadap aplikasi sistem yang terukur.

Masalahnya adalah nilai dasar dari proses evaluasi sering dimaknai keliru dan salah, misalnya:

  1. Seringkali orang atau institusi atau lembaga sangat ketakutan ketika menghadapi evaluasi. Ini menggambarkan ketidaksiapan atas usaha dari proses yang dilalui tidak dengan sungguh-sungguh dan pemahaman yang keliru tentang evaluasi.
  2. Tolok ukur evaluasi sering dijadikan nilai referensi untuk menggambarkan hasil terhadap persepsi dari luar, bukan dikembalikan kepada kepentingan evaluasi itu sendiri yaitu objek yang dievaluasi, sehingga yang terjadi salah dalam memberi apresiasi terhadap keberhasilan yang cenderung tidak mendidik dan bersifat sementara.
  3. Evaluasi tidak dimaknai sebagai pembentukan karakter dasar yang harus tumbuh dengan normal tanpa bias kepentingan dan rekayasa berupa dokumen-dokumen penilaian yang seringkali menjadi acuan pihak luar, bukan kepada objek yang sesungguhnya.

Kita ambil contoh di bidang pendidikan: evaluasi seringkali dimaknai untuk memberikan gambaran real dan benar tentang keberhasilan sebuah institusi pendidikan dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya, contohnya:

  1. Bagaimana evaluasi menjadi gambaran real secara benar terhadap kemampuan guru dalam menguasai metodologi pengajaran dan mentransformasikan penguasaan materi ajar kepada peserta didik.
  2. Evaluasi bagi peserta didik untuk mengukur sejauhmana proses belajar mengajar mampu memberikan aspek kognitif, afektif, psikomotor melalui transformasi pengetahuan, nilai, budi pekerti dari pendidik.

Ketika evaluasi yang terukur itu berjalan normal dan secara jujur melalui proses yang benar tanpa bias kepentingan maka ada nilai yang terukur dari manifestasi kognitif, afektif dan psikomotor yang seharusnya tidak harus dipaksakan untuk menjadi baik dengan proses yang salah. Hal ini bisa menjadi baik capaiannya melalui proses terus menerus melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari semua aspek pendidikan tersebut dengan komponen pendukungnya: institusi pendidikan, guru, peserta didik, orangtua peserta didik, dan komite sekolah harus mengarahkan persepsi dan pemahaman yang mengarah pada pencapaian yang sesungguhnya.

Jadi tidak yang perlu dikhawatirkan, kalau memang saatnya sudah layak untuk diberi apresiasi untuk dinyatakan lulus dengan proses capaian yang diharapkan. Maka boleh dikatakan keberhasilan itu adalah sebuah keberhasilan yang kompleks (Azdi, 2011). Ketika belum saatnya untuk diapresiasi lulus dengan kelayakannya, maka itu dimaknai sebuah penundaan keberhasilan institusi pendidikan untuk menuju keberhasilan yang sesungguhnya, “tinggal masalah waktu,” maka lebih baik menunda daripada mendapati kegagalan yang maha dahsyat ke depannya bagi institusi itu sendiri, orangtua dan peserta didik.

Jadi pemaknaan ini harus dipahami oleh pemerintah dan penyelenggara pendidikan dan orangtua murid dengan kerjasama yang sinergis demi masa depan peserta didik dan masa depan bangsa (Hendrizal, 2008). Pemerintah harus pula berupaya untuk membebaskan biaya pendidikan agar proses itu tidak dimaknai membebani orangtua peserta didik karena kegagalan dimaknai pemborosan dan pembebanan “biaya tambahan bagi orangtua,” serta institusi tidak terbebani dengan target pencitraan keberhasilan yang dipaksakan.

Demikian uraian landasan filosofi dan fenomena evaluasi ini. Semoga kasus yang melanda dunia pendidikan ketika menghadapi ujian nasional (UN), misalnya, tidak membunuh nilai-nilai filosofis pendidikan bagi anak-anak kita.

  1. Landasan Yuridis-Formal Sistem Evaluasi dan Standar Penilaian

Secara sederhana perlu dipahami bahwa yang menjadi landasan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2)
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63, Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah (Uchanmath, 2013; Nisa, 2014).

Secara detail, uraian dari landasan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian seperti disebutkan di atas adalah:

 

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (21) dikemukakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, dalam Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Bagian Kesatu tentang Evaluasi, Pasal 57, dijelaskan:

  1. Pasal 57 ayat (1): Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  2. Pasal 57 ayat (2): Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga pendidikan, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Hal itu dipertegas lagi dalam bagian berikut ini:

  1. Pasal 58 ayat (1): Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
  2. Pasal 58 ayat (2): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

 

  1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum diatur seperti berikut ini:

  1. Pasal 1 ayat (11): Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
  2. Pasal 1 ayat (17): Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
  3. Pasal 1 ayat (18): Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  4. Pasal 1 ayat (19): Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
  5. Pasal 1 ayat (20): Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan.

Selanjutnya, dalam Bab IV tentang Standar Proses, Pasal 19 ayat (3), dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara teknis, penilaian ini diatur dalam Bab IV Pasal 22, yaitu:

  1. Ayat (1): Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
  2. Ayat (2): Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
  3. Ayat (3): Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pengembangan standar penilaian pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dilandasi secara khusus oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab X, pasal 63 sampai dengan pasal 72. Mulai dari Bagian Umum, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik, Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, dan Kelulusan, yaitu:

Bagian Kesatu: Umum, Pasal 63:

  1. Ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

(a) penilaian hasil belajar oleh pendidik

(b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

(c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

  1. Ayat (2): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

(a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

(b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

  1. Ayat (3): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua: Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik, Pasal 64:

  1. Ayat (1): Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir (a) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
  2. Ayat (2): Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

(a) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik;

(b) Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan

(c) Memperbaiki proses pembelajaran.

  1. Ayat (3): Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
  2. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
  3. Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
  4. Ayat (4): Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
  5. Ayat (5): Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
  6. Ayat (6): Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
  7. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
  8. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
  9. Ayat (7): Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:

(a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

(b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

(c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

(d) Kelompok mata pelajaran estetika; dan

(e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga: Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, Pasal 65:

  1. Ayat (1): Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
  2. Ayat (2): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
  3. Ayat (3): Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
  4. Ayat (4): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
  5. Ayat (5): Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
  6. Ayat (6): Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat: Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, Pasal 66:

  1. Ayat (1): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
  2. Ayat (2): Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
  3. Ayat (3): Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pada Pasal 67 dikemukakan:

  1. Ayat (1): Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
  2. Ayat (2): Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.
  3. Ayat (3): Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 68 bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

  1. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
  2. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
  3. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
  4. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kemudian dalam Pasal 69 dikemukakan:

  1. Ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
  2. Ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
  3. Ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
  4. Ayat (4): Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Adapun jenis mata pelajaran ujian nasional untuk setiap satuan pendidikan diatur dalam Pasal 70:

  1. Ayat (1): Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
  2. Ayat (2): Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
  3. Ayat (3): Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
  4. Ayat (4): Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
  5. Ayat (5): Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
  6. Ayat (6): Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
  7. Ayat (7): Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Dalam Pasal 71 dikemukakan kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima tentang Kelulusan, Pasal 72:

  1. Ayat (1): Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  3. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  4. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  5. Lulus Ujian Nasional.
  6. Ayat (2): Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

 

  1. Standar Penilaian Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 35 ayat (3), dijelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, yang kemudian eksistensi dari badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, pada Pasal 73 sampai Pasal 77. Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan tersebut disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan secara tegas, misalnya pada Pasal 73:

  1. Ayat (1): Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
  2. Ayat (2): BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  3. Ayat (3): Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Selanjutnya mengenai keanggotaan BSNP dijelaskan pada Pasal 74:

  1. Ayat (1): Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
  2. Ayat (2): Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
  3. Ayat (3): Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.
  4. Selanjutnya, keorganisasian BSNP diatur dalam pasal 75:
  5. Ayat (1): BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
  6. Ayat (2): Untuk membantu kelancaran tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat departemen yang ditunjuk oleh menteri.
  7. Ayat (3): BSNP dapat menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

Adapun tugas dan wewenang BSNP diatur dalam Pasal 76:

  1. Ayat (1): Tugas utama BSNP adalah membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
  2. Ayat (2): Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  3. Ayat (3): Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BSNP mempunyai wewenang untuk:
  4. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
  5. Menyelenggarakan ujian nasional;
  6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
  7. Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pada Pasal 77 bahwa dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung dan berkoordinasi dengan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

Untuk mengatur pelaksanaan standar penilaian pendidikan, BSNP menyusun Penduan Penilaian yang terdiri atas:

  1. Naskah Akademik; berisi berbagai kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penilaian, baik yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan ataupun pemerintah.
  2. Panduan Umum; panduan umum berisi pedoman, panduan penilaian yang bersifat umum yang berupa rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru pada semua mata pelajaran, panduan ini juga berlaku untuk semua kelompok mata pelajaran.
  3. Panduan Khusus; terdiri dari 5 seri, sesuai dengan kelompok mata pelajaran; disusun untuk memberikan rambu-rambu penilaian yang seharusnya dilakukan oleh guru pada kelompok mata pelajaran tertentu, sehingga terdiri dari 5 seri panduan khusus yang terdiri dari:
  1. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  2. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
  3. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran estetika;
  5. Panduan penilaian kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pada setiap seri panduan khusus kelompok mata pelajaran ini berisikan rambu-rambu penilaian yang harus dilakukan oleh guru kelompok mata pelajaran dalam menyusun kisi-kisi penilaian yang menyatu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, kisi-kisi untuk ulangan akhir semester, cara menentukan skor akhir dan kriteria dari siswa yang dapat dikualifikasikan “baik” dan dapat dinyatakan lulus pada kelompok mata pelajaran tertentu.

Menurut BSNP (2005), penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik, hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi yaitu pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Informasi tentang prestasi dan  kinerja siswa tersebut merupakan proses pengolahan data yang diperoleh melalui kegiatan asesmen baik dengan pengukuran maupun non pengukuran. Dapat dikatakan bahwa proses pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu ini disebut dengan asesmen. Hasil pengukuran akan selalu berupa angka-angka atau data numerik, sedang hasil non pengukuran akan berupa data kualitatif. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pendidik untuk berbagai keperluan pembelajaran di antaranya adalah:

  1. Menilai kompetensi peserta didik;
  2. Bahan penyusunan laporan hasil belajar; dan
  3. Landasan memperbaiki proses pembelajaran.

Selanjutnya, BSNP (2005) mengemukakan prinsip-prinsip umum penilaian hasil belajar sebagai berikut:

  1. Mendidik, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, dimana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar.
  2. Terbuka atau transparan, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait secara obyektif.
  3. Menyeluruh, artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai yang terdiri dari ranah pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap, dan nilai afektif yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
  4. Terpadu dengan pembelajaran, artinya bahwa dalam melakukan penilaian kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajaran.
  5. Obyektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subyektif dari penilai.
  6. Sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa.
  7. Berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran.
  8. Adil, mengandung pengertian bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, bahasa, suku bangsa, warna kulit, dan gender.
  9. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria, menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya ditegaskan oleh BSNP (2005) bahwa proses penilaian perlu diperhatikam prinsip-prinsip khusus sebagai berikut:

  1. Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Untuk itu harus dipahami bahwa proses penilaian merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat pencapaian standar kompetensi lulusan.
  2. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu keputusan diambil berdasarkan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian yang dilakukan harus didasarkan pada acuan kriterium, yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai oleh peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  3. Penilaian dikakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Penilaian oleh pendidik bukan merupakan bagian terpisah dari proses pembelajaran, sehingga proses penilaian dilakukan sepanjang rentang proses pembelajaran. Apabila peserta didik telah mencapai standar, maka dapat dinyatakan lulus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi bila belum mencapai standar, maka harus mengikuti pengajaran remidi sampai dapat mencapai standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan.
  4. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Tindakan lanjutan dari penilaian dapat berupa perbaikan proses pembelajaran program remidi bagi peserta didik yang tingkat pencapaian hasil belajarnya berada di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan.
  5. Penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Hal ini terkait erat dengan pemahaman bahwa penialaian tidak dipisahkan dari kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

  

BAB III

PENUTUP 

Berdasarkan uraian bagian terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran didasarkan kepada hakekat proses pendidikan yang sesungguhnya untuk mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini, ada 5 alasan mendasar perlunya dilaksanakan evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu: manusia sebagai makhluk berpikir, bekerja, tumbuh dan berkembang, makhluk sebagai sosial, serta makhluk paling sempurna.

Kedua, landasan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran didasarkan kepada 3 hal, yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2); (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2); dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63, Ayat (1) yang menyatakan bahwa penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Setelah mengetahui dan memahami landasan filosofis evaluasi pendidikan dan pembelajaran serta landasan yuridis-formal sistem evaluasi dan standar penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran seperti di atas, disarankan kepada insan pendidikan untuk pentingnya menyadari penerapan evaluasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Demikian uraian, kesimpulan dan saran dari makalah ini. Semoga hal ini bisa membantu kita dalam memahami dan menganalisis kegiatan evaluasi pendidikan dan pembelajaran, dan bisa pula memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi para insan pendidikan. Amin.

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alimudin. 2008. Sistem Penilaian Hasil Belajar. Garut: Garut Press.

Allen, M.J. and W.M. Yen. 1979. Introduction to Measurement Theory. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.

Arifin, Zaenal. 2010. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi, dkk. 2008. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Asifuddin, A. Janan. 2009. Mengungkit Pilar-pilar Pendidikan: Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: UIN Suka Press.

Aviles, C.B. 2001. “Grading with Norm-Referenced or Criterion-Referenced Measurement: to Curve or Not Curve, That is the Question.” Jurnal Social work education, Vol. 20, No.5. pg. 603-608.

Azdi, Yulzami. 2011. “Dasar Filosofis Evaluasi”. Sumber: http://www.kompa-siana.com/yulzami.azdi/dasar-filosofis-evaluasi_5500df5aa333119f6f512-6f4. Date: 07-09-2015/ Time: 17.31.

Azwar, Saefuddin. 2003. Reliabilitas dan Validitas. Cetatakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zahiri, Izham. 2012. “Landasan Filosif Pendidikan Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Indonesia”. Sumber: http://abdulzahir86.-blogspot.com/2012/01/landasan-filosif-pendidikan.html. Date: 07-09-2015/ Time: 17.31.

Ben-David, M.F. 2000. “AMEE Guide No.18: Standard Setting in Student Assessment.” Jurnal Medical Teacher, Vol. 22, no. 2, pg. 120-130.

Bond, L.A. 1996. “Norm and Criterion-Referenced Testing.” Jurnal Practical Assessment, Research & Evaluation, 5 (2).

Daryanto. 1999. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

De Champlain, A.F. 2004. “Ensuring That the Competent are Truly Competent: An  Overview of Common Methods and Procedures Used to Set Standard on High-Stakes Examination.” Jurnal Research and Education Reports, JVME 31 (1), pg. 62-66.

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Panduan Implementasi Standar Penilaian pada KTSP di Sekolah. Jakarta: Depdiknas.

Djuwita, Warni. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Lombok Barat: Elhikam Press Lombok.

Dylan, W. 1996.Meanings and Consequences in Standard Setting, Assessment in Education.” Jurnal Principles, Policy & Practice, 0969594X, Nov, Vol. 3, Issue 3.

Ebel, R.L. 1979. Essentials of Education Measurement. New Jersey: Prentice Hall.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Fernandes, H.J.X. 1984. Evaluation of Educational Programs. Jakarta: National Education Planning, Evaluation and Curriculum.

George, S., M.S. Haque, F. Oyebode. 2006. “Standard Setting: Comparison of Two Methods.” Jurnal BMC Medical Education, Vol. 6:46.

Gronlund, N. E. dan R.L. Linn. 1990. Measurement and Evaluation in Teaching. New York: McMillian Publishing Company.

Hasan, Rahmat. 2014. “Alasan Dasar Evaluasi”. Sumber: http://berbagi-media-pengetahuan.blogspot.com/2014/05/artikel-evaluasi-pendidikan.html. Date: 07-09-2015/ Time: 16.31.

Hendrizal. 2008. “Mengakhiri Kontroversi UN.” Jakarta: Harian Pelita, 2 Desember 2008, artikel rubrik Opini, halaman 4.

Hendrizal. 2010. “Perlunya Sekolah Bernuansa Budaya.” Padang: Harian Haluan, 17 Februari 2010, artikel rubrik Opini, halaman 4.

Hendrizal. 2011a. “Sekolah Berwawasan Budaya.” Padang: Harian Singgalang, 1 Februari 2011, artikel rubrik Opini, halaman A-9.

Hendrizal. 2011b. “Sekolah, Mutu dan Strategi.” Padang: Harian Singgalang, 26 April 2011, artikel rubrik Opini, halaman A-9.

Hendrizal. 2014. “Menggagas Sekolah Ideal Menurut Perspektif Sistem”. Artikel di Jurnal JIT (Jurnal Ipteks Terapan), Volume 8, Nomor 2, Juni 2014, halaman 118-134.

Jorgensen, M.A. and M. McBee. 2003. “The New NRT Model.” Jurnal Assessment Report, Harcourt Assessment.

Mary, J. Allen dan Wendy M. Yen. 1997. Introduction to Measurement Theory. California: Cole Publishing Company.

Naguib, Muhammad. 2011. “Tinjauan Filosofis Evaluasi”. Sumber: http://dini-rahmaseptiana.blogspot.com/2014/12/evaluasi-pembelajaran.html. Date: 07-09-2015/ Time: 18.31.

Nathan, B. R. and Cascio, W. F. 1986. “Technical and Legal Aspects.” in Berk, R. A. (edit. 1986). Performance Assessment. Baltimore: John Hopkin University Press.

Nisa, Khairun. 2014. “Standar Penilaian BSNP: Landasan Filosofis dan Yuridis Standar Penilaian“. Sumber: http://webcache.googleusercontent.com/-search?q=cache:rzOMRNlVH1YJ:nisabumkhairun.blogspot.com/2014/03/standar-penilaian-bsnp.html+&cd=41&hl=id&ct=clnk&gl=id. Date: 07-09-2015/ Time: 16.31.

Nurkancana, Wayan dan P.P.N. Sumartana. 1993. Evaluasi Pendidikan. Surabaya:   Usaha Nasional.

Pasaribu, Al Farabi Van. 2015. “Landasan Filosofis dan Yuridis Standar Penilaian“. Sumber: http://fisikawansastra.blogspot.com/2015/04/lan-dasan-filosofis-dan-yuridis-standar.html. Date: 07-09-2015/ Time: 17.31.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Poerwanti, Endang, dkk. 2009. Asesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Rahmaseptiana, Dini. 2014. “Evaluasi Pembelajaran“. Sumber: http://dinirahma-septiana.blogspot.com/2014/12/evaluasi-pembelajaran.html. Date: 07-09-2015/ Time: 18.31.

Sahrudin, Sri Iriani. 2010. Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP): s1pgsd.blogspot.com

Sudijono, Anas. 2007. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suharsaputra, Uhar. 2014. “Manusia, Berpikir dan Pengetahuan”. Sumber: https://uharsputra.wordpress.com/filsafat/manusia-berpikir-dan-pengetahuan-2/. Date: 07-09-2015/ Time: 19.31.

Sukardi. 2009. Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya. Jakarta: Bumi Aksara.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.

Uchanmath. 2013. “Landasan Yuridis-Formal Sistem Evaluasi dan Standar Penilaian serta Standar Penilaian Menurut Badan Standar Nasional Penilaian (BNSP)”. Sumber: http://uchanmath.blogspot.com/2013/07/lan-dasan-yuridis-formal-sistem-evaluasi.html. Date: 07-09-2015/ Time: 17.31.

Umam, Khatib. 2015. “Konsep Dasar Evaluasi”. Sumber: http://khatibumam.-blogspot.com/2015/08/makalah-evaluasi-pembelajaran-ips.html. Date: 07-09-2015/ Time: 17.31.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wijayanti, Etza. 2013. “Penilaian Evaluasi Pendidikan”. Sumber: http://etzawija-yanti.blogspot.com/2013/04/12.html. Date: 07-09-2015/ Time: 19.31.

Share Button
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam